Samarinda, Busam.ID – Pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Oleh karena itu melalui sesi program podcast, Diskominfo (Dinas Komunikasi & Informatika) Kaltim membuat program tematik Gerakan Anti Hoaks Politik.
Adapun narasumber yang mengisi sesi tersebut adalah Ketua Bapemperda (Badan Pembetukan Peraturan Daerah) Kaltim, Rusman Ya’qub bersama moderator Muhammad Khaidir di Kantor Busam.ID pada Sabtu (25/2/2023).
Rusman mengakui, bahwa untuk saat ini pergerakan hoaks politik juga sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi informasi digital yang sangat masif.
“Bicara tentang hoaks politik, sebenarnya sudah sejak lama terjadi, namun pergerakan hoaks politik saat itu tidak seperti sekarang yang peredaran informasinya sangat cepat. Seiring perkembangan teknologi informasi digital yang sangat cepat berkembang, maka peredaran hoaks politik itu juga kian masif,” paparnya.
Ia menambahkan, hoaks politik sangat banyak terjadi pada era Pemilu (Pemilihan Umum) 2014.
“Di Indonesia, iklim politik kita, hoaks politik yang terjadi sangat masif pada beberapa Pemilu terakhir, saat era Jokowi dan Prabowo. Disitu sangat banyak terjadi hoaks, bahkan mewarnai setiap ruang publik yang ada dan buzzer juga bermunculan di era tersebut,” imbuhnya.
Ia juga mengatakan bahwa isu hoaks politik dapat masuk ke semua dimensi.
“Iya, isu yang diangkat atau narasi yg diangkat, bisa ke semua lini. Bahkan isu agama juga sering dibawa ke ranah politik, ini yang bahaya. Harus ada regulasi yang ketat untuk memfilter semua hal tersebut. Karena apa? Hal itu dapat memecah belah sebuah bangsa dan negara,” tambah Rusman.
Menurutnya, Partai Politik (Parpol) sebagai perangkat Politik, harus ada aturan main kode etik bagi setiap Kader Politik, agar Kader Politik juga memiliki prinsip dasar sebagai Kader yang tidak akan menyebabkan permasalahan saat sudah menjabat.
“UU (Undang-undang) Partai dan sistem Kepartaian kita harus dibenahi. Karena disitu ada aturan Parpol yang nantinya akan mengikat Kader, jadi Kader dapat konsekuensi hukum jika menyebabkan masalah. Kemudian budaya Politik kita di Indonesia ini terkadang masih malu untuk meminta maaf, atau sadar secara moral jika melakukan kesalahan, masih lemah,” tegasnya.
Menurutnya, seorang Kader yang sudah menjabat, harus berani, harus gentleman jika melakukan kesalahan atau visi dan misi yang tidak terlaksana saat sudah naik menjabat.
“Contohnya seperti isu yang lagi ramai saat ini, seorang anak pejabat pajak, yang melakukan penganiayaan sehingga membuat implikasi ke orangtuanya untuk undur diri dari jabatannya. Itu saya bilang masih bagus, agar memberikan edukasi bahwa menjadi publik figur itu tidak mudah. Harus menunjukkan keteladanan. Tidak hanya dirinya, namun seluruh keluarganya. Ini risiko sebagai publik figur,” tambahnya.
Ia harap, media yang saat ini juga turut aktif memberikan informasi kepada khalayak umum, harus dapat memberikan informasi maupun berita sesuai kode etik, dalam artian tidak berpihak. Harus difilter informasi-informasi yang beredar agar tidak menyebabkan kericuhan saat sudah rilis.
“Siapapun pejabat publik yang mau berkompetisi di Pemilu atau Pilkada, dia harus bebas dari media-media komunikasi yang tidak resmi, dan Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) harus masuk ke pengawasan itu,” jelasnya.
Ia memberikan beberapa tips agar perkembangan hoaks politik dapat berkurang, terutama di Indonesia.
“Pertama harus ada konstruksi UU yang kuat, kedua lembaga pemberi keputusan di ranah politik itu harus betul-betul lembaga kuat, dalam artian tidak akan kalah dengan yang namanya kompromi politik,” tegasnya.
Menurutnya, sesungguhnya perangkat UU ITE di Indonesia sudah bagus. Namun masalahnya adalah saat penindakan. Tidak ada konsekuensi yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan terlalu banyak melakukan kompromi politik.
“Namun kita harus tetap optimis, mudah-mudahan ada satu titik nanti bahwa bangsa ini akan menjadi sebuah bangsa yang bebas hoaks, terutama hoaks politik.”.
(ADV/RYAN/DISKOMINFOKALTIM)
Editor : Risa Busam.ID
