Smelter Nikel akan Serap 10 Ribu Tenaga Kerja Lokal

Busam ID
Ardhi Soemargo foto by Adit/Busam.id

Samarinda, Busam.ID- Pembangunan proyek smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) yang berlokasi di Desa Pendingin, Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara disebut akan menyerap 10 ribu tenaga kerja lokal.

Direktur Utama PT Nityasa Prima sebagai konsorsium PT KFI Muhammad Ardhi Soemargo mengungkapkan setelah diresmikannya pabrik smelter nikel tahap I pada September 2023 lalu, pihaknya telah mempekerjakan lebih dari 1.700 tenaga kerja lokal.

“Di 6 tahun ke depan ada 10 ribu pekerja lokal dan mereka akan memberikan multiplier effect,” ucapnya saat dikonfirmasi Busam.id

Meski sebelumnya, PT KFI membuat Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mempertanyakan soal keberadaan Direktur Utama (Dirut) dari perusahaan smelter nikel tersebut. Seharusnya PT KFI sebagai perusahaan yang didirikan atas dasar Perseroan Terbatas (PT) harus memiliki Dirut.

Menanggapi hal tersebut, Ardhi memaparkan saat ini perusahaan tersebut hanya diisi oleh tiga Direksi. Adapun, ketiga direksi tersebut merupakan tenaga kerja asing (TKA). “Ada tiga Direktur dan masing-masing mempunyai kapasitas yang sama,” sampainya.

Ia melanjutkan, dalam aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menganut sistem perwakilan kolegial yaitu tiap-tiap anggota direksi berwenang mewakili PT. Namun untuk kepentingan PT, anggaran dasar dapat menentukan PT diwakili oleh anggota direksi tertentu.

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Sehingga berdasarkan ketentuan itu, tidak ada kewajiban untuk menunjuk seorang presiden direktur pada sebuah PT Perusahaan Permodalan Asing (PMA) apabila terdapat lebih dari 1 anggota direksi.

“KFI ini PMA, bukan BUMN atau PMDM. Hemat kami keputusan adanya dirut atau tidak, semua kewenangan direksi dan pembagian tugas itu di internal management kami sendiri,” ungkapnya

Dan dalam UU tersebut juga jika terdapat 2 atau lebih anggota direksi, tanggungjawab itu berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

“Jika ada yang mempermasalahkan, silahkan untuk melihat UUPT 40 tahun 2007. Kami rasa kami tidak menyalahi undang-undang. Toh SK Kemenkumham kami sah,” tutupnya.(Adit)
Editor: M Khaidir

Baca berita BusamID seputar Kaltim, Samarinda dan lainnya melalui Google News

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *