Samarinda, Busam.ID – Buntut pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Kaltim oleh Pemerintah Pusat, menjadi perhatian khusus Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.
Ia mengungkapkan adanya pemangkasan DBH itu berdampak signifikan terhadap APBD 2025–2026. Di mana pemangkasan mencapai Rp4,6 triliun, jumlah yang dinilai sangat besar. “Ternyata memang ada potongan APBD 2025–2026 untuk Kaltim hampir Rp4,6 triliun,” ucapnya.
Menurut Hamas -sapaan akrabnya-, nilai sebesar itu setara dengan APBD satu kabupaten, sehingga memengaruhi kapasitas fiskal daerah. Dengan berkurangnya DBH, dirinya menegaskan Pemprov Kaltim harus lebih selektif dalam menjalankan program.
“Tidak ada pilihan lain selain memilah program mana yang bisa tetap dijalankan dan mana yang harus ditunda atau dicoret,” tegasnya.
Dirinya menyebut, pemangkasan bisa berdampak langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pokok pikiran (pokir) dewan. Meski begitu, Hamas memastikan program mandatori tetap prioritas.
“Yang pasti, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tidak bisa dikurangi karena itu bagian dari standar pelayanan minimal,” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah Fraksi DPRD Kaltim menyoroti penurunan DBH. Hamas menilai pandangan Fraksi-fraksi tersebut wajar sebagai bentuk masukan kepada pemerintah. Politisi Golkar memastikan hasil rapat paripurna akan menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim.
“Pemotongan Rp4,6 triliun ini sudah jadi atensi kita. Nanti kita lihat mana yang akan dicoret, mana yang tetap prioritas. Itu bagian dari Gubernur bersama jajaran,” pungkasnya. (adit)
Editor: M Khaidir
