Samarinda, Busam.ID – Media bukan sekadar penyampai informasi. Ia bisa jadi penyembuh, tapi juga berpotensi melukai. Pesan itu ditegaskan Forum Pemred bersama Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kaltim, yang kompak mendorong lahirnya pemberitaan ramah anak dan perempuan.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mengingatkan, wartawan harus lebih berhati-hati dalam menulis kasus kekerasan. Alih-alih membantu, pemberitaan yang keliru justru bisa memperparah kondisi psikologis korban.
“Ketika identitas korban tersirat dalam berita, kita sebenarnya sedang menambah beban mereka. Anak-anak yang seharusnya dipulihkan malah mendapat tekanan baru,” tegas Faisal kepada wartawan JurnalBorneo,Kamis (25/9/2025).
Sekretaris Forum Pemred sekaligus Ketua FJPI Kaltim, Tri Wahyuni, menambahkan bahwa isu ini memang sudah menjadi perhatian sejak awal terbentuknya Forum Pemred.
“Peningkatan kapasitas wartawan di bidang pemberitaan yang ramah anak, ramah perempuan, dan ramah korban kekerasan seksual memang sudah jadi agenda kami. Komitmen ini sejalan dengan yang disampaikan Pak Kadis Kominfo,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Lebih jauh, Yuni menekankan pentingnya budaya redaksi yang peka terhadap isu ini.
“Kalau pemred dan redaktur memahami, mereka bisa menurunkan standar yang sama ke wartawan lapangan. Hasilnya lahir budaya kerja jurnalistik yang sensitif terhadap anak dan perempuan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung soal kepercayaan publik. Menurutnya, masyarakat akan lebih percaya pada media yang menulis isu anak dengan empati dan tanggung jawab. “Kepercayaan ini penting bagi keberlangsungan media. Karena publik akan memilih media yang peduli,” ujarnya.
Yuni mengingatkan bahwa berita ramah anak bukan sekadar soal teknis penulisan. “Ini bagian dari upaya membangun empati publik. Media bisa jadi garda depan untuk membentuk masyarakat yang lebih peduli dan melindungi anak,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Forum Pemred Kaltim menyiapkan program pelatihan khusus untuk redaktur dan pemimpin redaksi. Tujuannya agar lebih peka dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, berlandaskan pedoman dari Dewan Pers maupun lembaga terkait.
“Media punya peran besar membentuk empati publik. Informasi boleh disampaikan, tapi korban harus dilindungi,” tutup Yuni.
Ke depan, pelatihan akan menggandeng Diskominfo Kaltim dan DP3A agar kolaborasi perlindungan semakin kuat di daerah.(Adit)
