Samarinda, Busam.ID — Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud membenarkan adanya agenda konsultasi ke Jakarta terkait rencana penggunaan hak angket di DPRD Kaltim. Konsultasi tersebut disebut dilakukan untuk meminta arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hasanuddin mengatakan, langkah tersebut dianggap penting agar proses pembahasan hak angket nantinya berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Semua kegiatan di DPR itu kan keputusannya di Mendagri. Jadi mungkin nanti teman-teman fraksi dan pimpinan ingin meminta arahan,” ujarnya kepada awak media.
Menurutnya, DPRD Kaltim ingin memastikan seluruh tahapan yang dijalankan tetap sesuai mekanisme yang berlaku, baik secara administratif maupun politik.
“Jangan sampai kita sudah jalan, ternyata nanti di sana bagaimana. Jadi mungkin minta arahan barangkali,” katanya.
Terkait informasi keberangkatan pimpinan dan sejumlah fraksi DPRD Kaltim ke Jakarta, Hasanuddin mengaku baru mengetahui agenda tersebut. Ia menyebut rencana konsultasi itu masih bersifat koordinasi internal.
Sementara itu, mengenai jadwal rapat paripurna terkait hak angket, Hasanuddin mengatakan pembahasannya masih menunggu keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kaltim.
“Nanti kita masukkan di Bamus. Kemarin sempat dikonfirmasi juga masih menunggu kapan bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh fraksi di DPRD Kaltim nantinya akan dilibatkan dalam pembahasan hak angket, termasuk dalam agenda konsultasi ke Jakarta bersama unsur pimpinan dewan.
“Tujuh fraksi nanti ikut. Kalau pimpinan mengikuti saja teman-teman dari anggota fraksinya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, agenda tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 100.3.2/II-1258/Set.DPRD yang ditandatangani Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Dalam surat itu, rombongan legislatif dijadwalkan menjalani rangkaian konsultasi selama 2 hari di Jakarta. (Adit)
Editor: M Khaidir
