Balikpapan, Busam.ID – Sektor kepelabuhanan menjadi salah satu yang akan terdampak dalam rencana pembangunan ibu kota negara (IKN).
Untuk itu diperlukan pola pendataan yang akurat dalam menentukan potensi bongkar muat di pelabuhan khusus di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
Pelabuhan di Balikpapan menjadi salah satu wilayah yang akan menerapkan program Tally Mandiri, kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan atau pengangkut di pelabuhan hingga saat ini masih belum optimal.
Program ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah manipulasi volume barang yang dibongkar muat di pelabuhan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No KM 15 Tahun 2007.
“Kita sama-sama dengan perusahaan bongkar muat atau agen, kami siap,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Habibudin kepada wartawan di Hotel Horison Sagita Balikpapan usai acara Gathering Busines APBMI Kota Balikpapan, Kamis (4/8/2022).
Menurutnya, dengan adanya tally mandiri, tentunya pemerintah akan mendapatkan data yang valid tentang lalu lintas barang, kapal dan sebagainya.
Untuk penerapan tally mandiri ini sebenarnya tantangannya tidak terlalu signifikan, karena memang sudah jelas regulasinya. Karena dalam melaksanakan itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan.
Saat ini tercatat sudah ada 13 daerah yang menerapkan tally mandiri, tapi yang full untuk melaksanakannya itu baru di Pelabuhan Banten.
Ia menerangkan Balikpapan menjadi daerah yang penting dalam menerapkan tally mandiri, karena UU IKN sudah turun dan potensi bongkar muatnya luar biasa, ada curah basah dan kering, dan juga kargo.
“Dengan tally mandiri bisa tercatat dengan akurasi hingga 90 persen,” jelasnya. (man)
Editor: Redaksi BusamID
