Samarinda, Busam.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan DPRD Kaltim bakal membongkar ulang struktur APBD 2026 setelah pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) hingga 73 persen.
Pemangkasan itu tercantum dalam surat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025. Dana transfer untuk Kaltim turun tajam dari Rp8,7 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp2,4 triliun pada 2026 berkurang lebih dari Rp6 triliun dalam setahun.
Dari total APBD yang sebelumnya disahkan sebesar Rp20 triliun, kini proyeksi baru diperkirakan hanya Rp13–15 triliun, dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp10 triliun dan sisa TKD Rp3 triliun.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan pemotongan besar ini membuat pemerintah daerah harus mengevaluasi seluruh program prioritas. “Ya, mungkin akan ada perombakan. Kita akan rapat berkemungkinan tanggal 20 ini dengan Pak Gubernur dan para Bupati dan Wali Kota,” ucapnya.
Hamas -sapaan akrabnya- menyebut sejumlah program unggulan seperti GratisPol dan JasPol juga akan dievaluasi. “Iya, makanya kita akan bongkar ulang. Termasuk program-program yang disampaikan Gubernur,” sampainya.
Ia menambahkan, pembahasan bersama pemerintah pusat melalui asistensi Kemendagri masih bisa membuka peluang penyesuaian kebijakan fiscal. ”Informasi dari pusat kemungkinan masih bisa disesuaikan lagi setelah asistensi dengan Kemendagri. Nanti kita lihatlah dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan keputusan pemangkasan TKD bersifat final karena telah disahkan melalui UU APBN 2026. Pemprov kini menunggu pengesahan APBD Perubahan 2025 sebagai dasar penyusunan APBD Murni 2026.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memastikan pembahasan bersama DPRD dan pemerintah Kabupaten/Kota akan dilakukan dalam waktu dekat. “Oh iya, pasti dalam minggu ini kita bahas. Semuanya sudah melaporkan melalui TAPD masing-masing,” ujarnya.
Seno menilai, dampak paling berat dirasakan daerah dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat. “Mudah-mudahan kita segera bertemu dengan bupati dan wali kota untuk bicara bersama, apalagi Kabupaten Penajam Paser Utara yang saat ini benar-benar kesulitan keuangannya,” tutupnya. (adit)
Editor: M Khaidir
