Berau, Busam.ID – Program bantuan stimulan rumah layak huni yang jadi program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, pada 2023 ini disebut telah mencapai target yakni 100 persen. Program tersebut pada tahun ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan disokong melalui APBD Kaltim.
Ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, Pranata Izin Tinggal Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Berau, Yulius mengatakan, saat ini melalui anggaran murni APBD Berau 2023, telah disalurkan bantuan renovasi rumah kepada 69 Kepala Keluarga (KK).
Bantuan stimulan itu tersebar ke beberapa Kecamatan di Berau. Mulai dari Kecamatan Tanjung Redeb 29 unit dan Kecamatan Gunung Tabur 40 unit. Masing-masing unit mendapatkan bantuan senilai Rp 20 juta per unit. Untuk biaya material dan tukang. “Untuk bantuan stimulan di tingkat II (Kabupaten, Red) sudah mencapai 100 persen,” kata Yulius.
Dari program itu, lanjutnya, pada tahun ini pemerintah menggelontorkan anggaran senilai Rp 1,38 miliar untuk merehabilitasi rumah penduduk kurang mampu tersebut. Setiap tahun pemerintah menargetkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdistribusi untuk 300 KK. Dengan menyesuaikan kemampuan anggaran di daerah.
Menurut data BSPS Dinas Perkim, program yang berjalan sejak 2017 tersebut sudah memberikan renovasi rumah kepada ribuan warga. 2017 sebanyak 95 unit yang terima BSPS. Kemudian 2019, sebanyak 169 unit. Selanjutnya, 2020, sebanyak 80 unit. 2021, 118 unit. Lalu 2022 menigkat menjadi 280 unit. Kemudian tahun ini mencapai 467 unit yang bersumber dari tiga mata anggaran, yakni APBD Berau, APBD Kaltim, dan APBN. “Syukur semakin tahun semakin naik angkanya. Meskipun fluktuatif,” ujarnya.
Ditambahkannya, bantuan yang berasal dari program BSPS Kaltim, pada tahun ini di Berau kebagian jatah sebanyak 286 unit rumah yang diperbaiki pemerintah. Terbagi di Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Sambaliung, Kampung hingga Kampung Suaran.
Di Berau sendiri terdapat 5 ribu rumah tidak layak huni, menurut pendataan pada 2022 lalu. Angka tersebut diprediksi meningkat setelah tim verifikasi Perkim melakukan pengecekan lapangan pada tahun ini. Diperkirakan angka terbaru saat ini mencapai 7 ribu rumah tak layak huni. Terbagi di 13 kecamatan.
“Program ini yang akan kembali dikebut. Di anggaran perubahan nanti sebanyak 97 unit lagi akan dibangun,” terang dia.
Lanjutnya, setiap penerima BSPS disyaratkan mesti warga yang memiliki pendapatan bulanan di bawah angka Upah Minimum Kabupaten (UMK), senilai Rp 3,6 juta. Kemudian memiliki sertifikat hak milik alias SHM terhadap lahan yang ditempati. Serta terdaftar sebagai masyarakat kurang mampu. Ditambah dengan surat rekomendasi dari pemerintah kampung dan kecamatan. (diva/adv)
Editor: M Khaidir
