Jakarta, Busam.id – Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sangat besat, utamanya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pemerintah sangat serius dalam mencegah penyebaran berita palsu atau hoaks.
Terkait dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memulai kampanye “Pemilu Damai 2024” sebagai langkah awal dalam upaya menjaga situasi Pemilu agar tetap aman dan damai.
Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Anti Hoaks di lingkungan Kementerian Kominfo.
Dihadapan sejumlah media beberapa waktu yang lalu, Budi menyebutkan Satgas memiliki tugas pokok untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada masyarakat terkait berita-berita yang terindikasi sebagai hoaks.
“Kami sudah membentuk Satgas Anti Hoaks di Kominfo, yang tugas kami adalah melakukan penjelasan kepada masyarakat. Nanti semua berita palsu atau berita bohong itu kami tandai sebagai hoaks,” ungkapnya baru-baru ini.
Ia menekankan bahwa Satgas Anti Hoaks telah diberikan arahan untuk memberikan label “hoaks” pada setiap informasi yang terbukti keliru, baik itu dalam kategori hoaks, disinformasi, atau misinformasi.
Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada publik tentang kebenaran informasi yang mereka terima.
“Sebagai tambahan, saya sudah memberi instruksi kepada Satgas Anti Hoaks, tidak perlu membedakan apakah itu disinformasi, misinformasi, atau malinformasi. Semuanya harus diberi label hoaks agar publik dapat lebih mudah memahaminya,” tambahnya.
Menurutnya, langkah-langkah yang diambil Kementerian Kominfo dalam mencegah penyebaran hoaks selama Pemilu 2024 ini bertujuan untuk menjaga kenetralan institusi tersebut dalam menindak pelaku penyebaran berita palsu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemkominfo juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), dalam menindak pelaku penyebaran hoaks.
“Kalau melanggar hukum, kami akan menyerahkannya kepada penegak hukum. Hal ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menjaga keamanan ruang digital selama Pemilu 2024 berlangsung, dengan harapan berjalan damai dan tanpa gangguan yang merugikan demokrasi,” tutup Budi. (ADV/RY/DISKOMINFOKALTIM)
Editor: Tri W
