Samarinda, Busam.ID – Penasihat Hukum (PH) terdakwa Ginarsa Tandinegara, Sabri Noor Herman, menyoroti konstruksi perkara dugaan korupsi pertambangan JMB Grup di wilayah Separi, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia mempertanyakan dasar penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mencapai sekitar Rp6,858 triliun.
Menurut Sabri, terdapat persoalan mendasar dalam perkara tersebut, terutama terkait pencampuradukan rezim hukum pertanahan dan pertambangan, ketepatan metodologi audit, serta penentuan objek kerugian negara.
Hal itu disampaikan Sabri saat dikonfirmasi di sela menunggu persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, apabila persoalan yang dipersoalkan adalah penggunaan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tanpa persetujuan pemegang hak, semestinya kerugian dihitung berdasarkan nilai pemanfaatan tanah. Namun, penghitungan auditor BPKP justru menggunakan nilai produksi atau penjualan batubara.
“Ini yang menjadi persoalan mendasar. Jika yang dipermasalahkan adalah penggunaan tanah HPL tanpa persetujuan, mengapa yang dihitung justru nilai produksi batubara? Keduanya memiliki objek dan dasar hukum yang berbeda,” ujar Sabri.
Sedikitnya ada tiga persoalan fundamental yang disorot pihaknya, yakni perbedaan rezim hukum pertanahan dan pertambangan, metodologi penghitungan kerugian negara, serta ketepatan menentukan objek kerugian.
IUP dan HPL Berada dalam Dua Rezim Hukum Berbeda
Sabri menjelaskan, salah satu hal penting yang terungkap dalam persidangan adalah keterangan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak sekaligus memberikan hak atas tanah permukaan. Sebaliknya, HPL juga bukan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Ahli Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Muhammad Iqbal Mandala Putra, menerangkan bahwa IUP berkaitan dengan kewenangan melakukan kegiatan usaha pertambangan terhadap mineral dan batubara. Sementara hak atas tanah permukaan merupakan ranah hukum pertanahan yang harus diselesaikan tersendiri dengan pemegang hak.
Pandangan tersebut, kata Sabri, sejalan dengan keterangan ahli hukum perdata dan hukum perseroan, Dr. Faizal Kurniawan, yang menegaskan bahwa IUP bukan izin hak atas tanah, melainkan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam wilayah yang telah ditentukan.
Karena itu, terdapat dua hubungan hukum yang harus dibedakan.
Pertama, hubungan antara negara dan pemegang IUP terkait kewenangan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral dan batubara.
Kedua, hubungan antara pemegang izin pertambangan dan pemegang hak atas tanah terkait penggunaan permukaan tanah untuk kegiatan pertambangan.
“Keduanya memiliki objek, dasar hukum, kewenangan, serta konsekuensi hukum yang berbeda,” tegasnya.
Menurut Sabri, persoalan belum diselesaikannya hak penggunaan HPL tidak serta-merta menghapus keberadaan IUP atau menjadikan seluruh hasil produksi sebagai hasil pertambangan tanpa izin. Sebaliknya, keberadaan IUP juga tidak menghapus kewajiban perusahaan menyelesaikan hak penggunaan tanah.
Dengan demikian, persoalan administrasi pertanahan dan legalitas kegiatan pertambangan harus diuji secara terpisah, termasuk objek pelanggaran, dasar hukum, dan akibat hukum yang ditimbulkan.
Nilai Batubara Rp6,858 Triliun Dipersoalkan
Sorotan berikutnya diarahkan pada metodologi penghitungan auditor BPKP.
Berdasarkan keterangan auditor di persidangan, penghitungan dilakukan dengan menghitung nilai produksi atau penjualan batubara dari area yang menurut hasil audit berada pada irisan HPL, kemudian dikurangi pembayaran royalti.
Dalam tabel laporan audit yang dibacakan di persidangan, nilai penjualan sebelum royalti disebut mencapai sekitar Rp7,246 triliun. Setelah dikurangi royalti sekitar Rp387,765 miliar, diperoleh angka sekitar Rp6,858 triliun.
Sabri menyebut angka tersebut merupakan hasil penghitungan berdasarkan pendekatan produksi dan penjualan batubara, bukan hasil penilaian terhadap nilai tanah HPL maupun kerugian ekonomi akibat penggunaan tanah tanpa persetujuan.
“Nilai penjualan batubara tidak otomatis identik dengan keuntungan bersih perusahaan. Apalagi, tidak otomatis identik pula dengan kerugian keuangan negara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan pertambangan memiliki berbagai komponen biaya, mulai dari eksplorasi, pengupasan tanah penutup (overburden removal), penggalian, pengangkutan, pengolahan, pemeliharaan peralatan, tenaga kerja, bahan bakar hingga infrastruktur.
Namun, berdasarkan keterangan auditor yang disampaikan di persidangan, biaya produksi atau Harga Pokok Produksi (HPP) tidak dihitung sebagai pengurang. Begitu pula sejumlah komponen lain seperti PPh, PPN, iuran tetap, dan jaminan reklamasi.
Auditor juga disebut mengakui tidak memeriksa laporan keuangan ketiga perusahaan secara utuh serta tidak melakukan konfirmasi langsung secara menyeluruh kepada PT JMB, PT ABE, dan PT KRA.
Kondisi tersebut, menurut Sabri, perlu menjadi perhatian dalam menguji apakah angka yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kerugian negara atau sekadar nilai produksi dan penjualan yang kemudian dikonstruksikan sebagai kerugian.
Auditor Akui Asal Batubara Sulit Ditelusuri
Persoalan lain yang disoroti adalah keterlacakan asal batubara.
Sabri menyebut auditor BPKP mengakui data produksi yang digunakan berasal dari sejumlah pit yang berdasarkan klarifikasi berada di area HPL. Namun, data pengapalan tidak serta-merta membuktikan bahwa batubara yang dijual berasal dari pit tersebut.
Bahkan, pada tahap penjualan dan pengapalan, asal batubara disebut tidak dapat ditelusuri secara pasti.
Menurutnya, terdapat tahapan yang harus dibuktikan secara memadai, mulai dari lokasi produksi, persediaan atau stockpile, pencampuran batubara, pengangkutan hingga pengapalan.
Tanpa keterlacakan yang dapat diuji, terdapat risiko nilai penjualan yang dibebankan sebagai kerugian tidak sepenuhnya berasal dari produksi pada lokasi yang dipersoalkan.
“Dalam penghitungan kerugian keuangan negara, ini bukan sekadar persoalan teknis administrasi. Ini menyangkut ketepatan objek, validitas data, serta kepastian jumlah kerugian,” katanya.
Data Tahunan Dinilai Tak Cukup Memisahkan Periode Izin
Sabri juga mempertanyakan penggunaan data produksi tahunan untuk menghitung kerugian pada periode 2009 hingga 2012.
Menurutnya, auditor mengakui sebagian data produksi yang digunakan berbentuk total tahunan, bukan data bulanan. Akibatnya, pemisahan nilai kerugian berdasarkan periode waktu tidak dapat dilakukan secara rinci.
Padahal, terdapat peristiwa penting berupa diterbitkannya persetujuan pemanfaatan sebagian area HPL oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 17 Oktober 2012.
Ahli keuangan negara, Drs. Siswo Sujanto, DEA, dalam persidangan menerangkan bahwa hasil penambangan setelah legalitas dan izin diperoleh secara sah, menurut pendapatnya, tidak dapat dimasukkan sebagai komponen kerugian negara.
Karena itu, Sabri menilai periode sebelum dan sesudah persetujuan harus dipisahkan secara cermat.
“Jika data produksi hanya tersedia dalam bentuk tahunan, bagaimana memastikan seluruh produksi dalam tahun tersebut benar-benar berasal dari periode ketika izin belum diperoleh?” ujarnya.
Ia juga menilai keterbatasan data tersebut berimplikasi terhadap penentuan pertanggungjawaban individual. Sebab, penghitungan agregat selama beberapa tahun tidak serta-merta dapat dibebankan kepada seseorang yang hanya menjabat pada sebagian periode.
Status HPL dan Pencatatan BMN Ikut Dipertanyakan
Sabri turut menyoroti keterangan auditor BPKP bahwa HPL 01 Separi belum tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada saat audit dilakukan.
Auditor juga disebut tidak mengetahui secara spesifik regulasi mengenai bagaimana menghitung atau mengubah objek yang belum tercatat sebagai BMN menjadi BMN.
Menurut Sabri, status administrasi aset, subjek pemegang hak, pencatatan BMN, dan bentuk kerugian yang diklaim harus dijelaskan secara terang.
Terlebih, penghitungan auditor tidak menggunakan valuasi HPL maupun nilai pemanfaatan tanah.
“Jika kerugiannya adalah hilangnya nilai pemanfaatan tanah, mengapa tidak dilakukan penilaian atas tanah tersebut? Jika yang diklaim adalah hilangnya batubara sebagai kekayaan negara, harus dibuktikan tersendiri dasar hukum yang menjadikan produksi tersebut sebagai pengambilan kekayaan negara tanpa hak,” tegasnya.
Klaim Actual Loss Harus Diuji dengan Bukti
Dalam persidangan, auditor BPKP menjelaskan bahwa actual loss merupakan kerugian yang benar-benar telah terjadi, berbeda dengan potential loss yang masih berupa perkiraan atau kemungkinan.
Auditor juga menerangkan bahwa penghitungan kerugian harus didasarkan pada bukti yang cukup, relevan, dan kompeten.
Namun, Sabri menilai sejumlah keterbatasan yang diakui auditor perlu diuji lebih jauh. Di antaranya, tidak dapat menelusuri asal batubara pada tahap pengapalan, tidak memiliki data bulanan untuk sebagian periode, tidak memeriksa laporan keuangan perusahaan secara utuh, tidak menghitung biaya produksi, serta tidak melakukan konfirmasi langsung secara menyeluruh kepada ketiga perusahaan.
Auditor juga disebut mengakui bahwa data dan bukti diperoleh dari dan bersama penyidik.
Menurut Sabri, penggunaan istilah actual loss tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa angka yang dihasilkan merupakan kerugian negara yang nyata dan pasti.
“Status actual loss harus dibuktikan melalui validitas objek, ketepatan data, hubungan sebab akibat, serta metodologi penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, angka sekitar Rp6,858 triliun tersebut masih perlu diuji berdasarkan seluruh fakta persidangan,” katanya.
Dua Perspektif Ahli Keuangan Negara
Persidangan juga menghadirkan ahli keuangan negara Drs. Siswo Sujanto, DEA, yang menerangkan bahwa kekayaan alam yang dikuasai negara merupakan aset potensial negara. Pengambilan bahan tambang tanpa izin, menurut pendapatnya, dapat menimbulkan kerugian negara berupa hilangnya aset tambang maupun kerusakan lingkungan.
Namun, Sabri menekankan bahwa pendapat mengenai penambangan tanpa izin harus diuji dalam konteks legalitas perizinan usaha pertambangan, termasuk keberadaan IUP.
Di sisi lain, auditor BPKP disebut mengakui bahwa Kementerian Transmigrasi tidak memiliki hak atas batubara, sementara objek yang dikelola kementerian adalah HPL 01 Separi.
Bagi Sabri, dua hal tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan hak pengelolaan tanah dengan penguasaan negara atas kekayaan alam.
Keduanya memang berada dalam lingkup penguasaan negara, tetapi memiliki objek, dasar hukum, dan mekanisme pengelolaan yang berbeda.
Persoalan Administrasi Jangan Otomatis Menjadi Kerugian Korupsi
Sabri juga mengutip keterangan ahli Hukum Administrasi Negara, Ahmad Wali, yang menerangkan bahwa penerbitan keputusan administrasi harus memenuhi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi.
Dalam penerbitan KP atau IUP, menurut keterangan ahli tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan dan verifikasi data yuridis maupun kondisi faktual di lapangan, termasuk kemungkinan adanya penguasaan instansi pemerintah lain.
Keterangan itu, kata Sabri, menunjukkan bahwa persoalan tumpang tindih wilayah HPL dan IUP juga perlu dilihat dari aspek administrasi pemerintahan, termasuk proses penerbitan izin, penyampaian data pertanahan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh instansi terkait.
Dengan demikian, persoalan penyelesaian hak atas tanah, pengawasan pertambangan, dan penerbitan perizinan melibatkan kewenangan serta tanggung jawab sejumlah instansi.
“Hukum pidana korupsi tidak boleh menjadi instrumen untuk mengubah setiap persoalan administrasi pertanahan menjadi kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis tanpa pembuktian yang tepat mengenai objek dan nilai kerugiannya,” tegasnya.
Apa Sebenarnya yang Hilang dari Keuangan Negara?
Menutup keterangannya, Sabri menyebut perkara HPL 01 Separi menyisakan pertanyaan mendasar yang harus dijawab melalui pembuktian di persidangan.
Pertama, jika negara dirugikan karena tanah HPL digunakan tanpa persetujuan, harus dijelaskan berapa nilai kerugian dari penggunaan tanah tersebut.
Kedua, jika negara dirugikan karena batubara diambil tanpa izin pertambangan, harus dibuktikan bahwa pengambilan tersebut memang tidak memiliki dasar perizinan yang sah serta berapa nilai kekayaan negara yang benar-benar hilang.
“Kedua hal tersebut tidak boleh dicampur menjadi satu angka tanpa metode penghitungan yang dapat diuji,” ujarnya.
Menurut Sabri, perbedaan antara nilai penjualan batubara, keuntungan perusahaan, nilai pemanfaatan tanah, dan kerugian keuangan negara bukan sekadar persoalan istilah. Perbedaan tersebut menentukan ketepatan objek kerugian dan validitas angka yang diajukan dalam perkara.
Ia menegaskan, persoalan utama bukan semata-mata ada atau tidaknya tumpang tindih antara HPL dan IUP, melainkan apakah tumpang tindih tersebut telah dibuktikan sebagai pengambilan kekayaan negara tanpa hak dan apakah metode penghitungan BPKP benar-benar mengukur kerugian yang timbul dari perbuatan yang didakwakan.
“Menghitung nilai batubara yang diproduksi tidak otomatis sama dengan menghitung kerugian akibat penggunaan tanah tanpa persetujuan. Keadilan tidak hanya menuntut pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran hukum, tetapi juga menuntut agar seseorang tidak dipidana berdasarkan penghitungan kerugian yang keliru dalam menentukan objek, metode, maupun dasar hukumnya,” pungkas Sabri.(tri)
Editor : tri
