Samarinda, Busam.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pengurangan genangan banjir seluas 30.000 hektare hingga 2030, dengan total anggaran infrastruktur mencapai lebih dari Rp1,1 triliun.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, menekankan perlunya langkah konkret, bukan hanya perencanaan.
“Tidak hanya masterplan, tetapi kita harus membuat action plan dalam menata dan mengelola daerah aliran sungai di Kaltim,” ujarnya dalam FGD di Samarinda, Kamis (12/6).
Pemprov juga mengusulkan anggaran Rp867,5 miliar ke Kementerian PUPR untuk penanganan banjir Muara–Lempake pada 2026, termasuk pembangunan tanggul, pintu klep, dan rumah pompa.
Investasi pengendalian Sungai Karang Mumus sendiri mencapai Rp231,5 miliar dengan target reduksi banjir 239 hektare.
Kaltim bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai untuk mengelola empat DAS strategis: Berau Kelay, Karangan, Mahakam, dan Kendilo.
“Kalau kita bisa menata dan mengelola keempat wilayah sungai ini, seharusnya kita sudah bisa mengendalikan banjir di Kaltim,” jelasnya.
Seno juga meminta percepatan kerja sama dengan Pemkot Samarinda untuk optimalisasi Waduk Benanga, termasuk pembuangan sedimentasi sekitar 500.000–600.000 m³.
Langkah lainnya mencakup penguatan drainase di 68% wilayah kabupaten/kota, pengelolaan air baku, irigasi sawah, dan perlindungan pantai sepanjang 7,3 km dengan anggaran Rp355 miliar.
Dilansir dari bisnis.com, Ketua TESD Unmul Rachmat Budi W.S., menambahkan bahwa enam tim ahli multidisiplin telah dibentuk untuk mendukung kebijakan ini.
“Beberapa tahapan telah dilakukan, mulai dari observasi lapangan hingga sinkronisasi data,” tutupnya.(Adit/adv/diskominfokaltim)
Editor: M Khaidir
