Samarinda, Busam.ID – Ir. Ginarsa Tandinegara, terdakwa perkara dugaan korupsi terkait kegiatan pertambangan JMB Group, meminta majelis hakim membebaskannya dari perkara yang dihadapi. Dalam pembelaan pribadinya, Ginarsa mempertanyakan perbuatan yang secara personal dilakukan, diperintahkan atau disetujuinya hingga harus dimintai pertanggungjawaban pidana.
“Perbuatan apa yang secara pribadi saya lakukan, perintahkan, atau setujui sehingga saya harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas kegiatan pertambangan tersebut?” demikian pertanyaan Ginarsa kepada majelis hakim dalam dokumen pembelaan pribadinya.
Nota pembelaan (pledoi) tersebut dibacakan dalam sidang ke-37, perkara dugaan korupsi JMB Group yang memasuki agenda pembacaan pledoi oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, Jumat (20/11/2026), di Ruang Sidang Ali Said, Pengadilan Negeri Samarinda. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jemmy Tanjung, didampingi hakim anggota Nur Salamah dan Risa Silvya Noerteta.
Ginarsa juga mempertanyakan apakah semata-mata karena jabatannya sebagai Direktur Utama, seluruh persoalan administrasi dan pertanahan yang dipersoalkan dalam perkara harus menjadi tanggung jawab pidana pribadinya.
Ia menegaskan, dirinya selama ini hanya menjalankan amanah sebagai pekerja yang diberi kepercayaan mengurus perusahaan. Ia mengaku bukan pemilik perusahaan, tidak memiliki kepentingan pribadi atas usaha tersebut, serta tidak menikmati keuntungan pribadi sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara.
Pembelaan pribadi itu turut menjelaskan latar belakang kegiatan usaha pertambangan. Ginarsa menyebut pada akhir Desember 2007, Straits Asia Group mengambil alih perusahaan melalui pembelian saham dari pemilik sebelumnya.
Sebelum pengambilalihan dilakukan, menurutnya, aspek hukum, persyaratan dan perizinan pertambangan telah diperiksa melalui Legal Due Diligence (LDD) oleh pihak ketiga.
“Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kehati-hatian perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang akan dijalankan memiliki landasan hukum dan perizinan yang sesuai dengan kaidah hukum,” terangnya.
Ia juga menyampaikan pembebasan dan penyelesaian lahan dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan camat.
Selama kegiatan pertambangan berlangsung, Ginarsa mengaku, sepanjang yang diketahuinya, perusahaan tidak pernah mengalami hambatan administratif maupun menerima teguran dari instansi berwenang terkait persoalan HPL Transmigrasi yang kemudian dipersoalkan dalam perkara.
Ia bahkan menyebut ketika mengetahui adanya tumpang tindih dengan HPL, dirinya langsung memerintahkan pengurusan izin.
“Setelah saya mengetahui ada tumpang tindih dengan HPL, saya langsung memerintahkan untuk pengurusan izin tersebut. Namun bukannya mendapat apresiasi, malah saya yang dijadikan terdakwa,” terangnya dalam pembelaan pribadi.
Pertanyakan Status HPL Transmigrasi
Persoalan status Hak Pengelolaan (HPL) Kementerian Transmigrasi menjadi salah satu hal yang turut disoroti Ginarsa. Ia menyebut berdasarkan fakta persidangan yang diketahuinya, di atas tanah yang semula merupakan HPL transmigrasi telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama warga transmigran.
Selain itu, kawasan transmigrasi tersebut disebut telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan sejak 1986 telah berkembang menjadi desa-desa definitif.
Menurut Ginarsa, persoalan yang harus dijawab bukan sekadar tumpang tindih HPL dengan sebagian wilayah IUP, melainkan juga mengenai keberadaan dan status hukum HPL pada saat kegiatan pertambangan dilakukan.
“Apakah pada saat kegiatan pertambangan dilakukan, HPL tersebut telah diketahui keberadaannya, apakah HPL tersebut masih berlaku, apakah obyek tanahnya masih ada, apakah masih terdapat hak atau kepentingan Kementerian Transmigrasi atas bidang HPL yang dipermasalahkan,” terangnya.
Sementara dalam pledoi penasihat hukum, pembela juga menilai Penuntut Umum belum mampu membuktikan secara utuh unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa.
Tim pembela mempersoalkan belum terbuktinya perbuatan melawan hukum secara pribadi, penyalahgunaan kewenangan, keterlibatan terdakwa dalam kerja sama dengan pejabat terkait, serta pembuktian kerugian keuangan negara yang dinilai belum nyata, pasti dan memadai.
Pembela juga menilai keuntungan perusahaan dari kegiatan pertambangan tidak otomatis merupakan hasil tindak pidana, tanpa pembuktian yang jelas mengenai hubungan antara perbuatan terdakwa, keuntungan perusahaan dan kerugian negara.
Atas dasar itu, penasihat hukum meminta majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah, membebaskan dari seluruh dakwaan, memulihkan hak dan martabat terdakwa, serta mengembalikan barang bukti kepada pihak yang berhak.
Usia 80 Tahun, Riwayat Bypass dan Tekanan Persidangan
Selain mempersoalkan substansi perkara, Ginarsa turut menyampaikan kondisi pribadi dan kesehatannya. Ia kini berusia 80 tahun dan memiliki riwayat penyakit jantung koroner serta telah menjalani operasi bypass jantung.
Dalam pembelaan pribadinya, ia mengaku proses hukum yang dijalani menjadi beban berat bagi fisik, pikiran dan keluarganya. Tuntutan 13 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum membuatnya kerap diliputi kecemasan hingga sulit tidur.
“Pada usia seperti sekarang, sesungguhnya saya hanya ingin menikmati sisa hidup saya dengan tenang bersama istri, anak-anak, cucu-cucu, dan keluarga saya. Namun kenyataannya, di usia senja dan tubuh yang semakin lemah ini, saya justru harus menghadapi proses hukum yang sangat berat,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan dokter telah mengingatkan dirinya agar menghindari tekanan pikiran dan kelelahan. Namun selama proses perkara berlangsung, ia mengaku beberapa kali harus masuk rumah sakit.
Ginarsa turut menyampaikan dampak perkara terhadap keluarga, termasuk rasa malu, kesedihan dan tekanan yang dirasakan istri, anak-anak serta cucunya.
“Sebagai seorang suami, ayah dan kakek, keadaan ini sungguh menghancurkan hati saya,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar harta kekayaan yang menurutnya berasal dari hasil kerja dan usaha, bukan korupsi, yang turut disita dalam perkara ini dipertimbangkan untuk dikembalikan.
Di bagian akhir pembelaan pribadinya, Ginarsa menyatakan tidak bermaksud menghindari proses hukum maupun mencari belas kasihan, melainkan meminta keadilan berdasarkan fakta dan pertimbangan hati nurani.
“Saya hanya ingin meminta keadilan yang hakiki dan membebaskan saya dalam perkara ini,” terangnya.
Ia berharap majelis hakim dapat melihat dirinya bukan hanya sebagai terdakwa, tetapi juga sebagai manusia lanjut usia dengan kondisi kesehatan yang lemah dan kehidupan yang telah berubah akibat proses hukum.
“Saya percaya Majelis Hakim yang Mulia mampu menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan hati nurani, rasa keadilan, dan nilai kemanusiaan,” terangnya.
Ginarsa kembali memohon agar majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang dihadapinya sehingga dapat menikmati sisa hidup bersama keluarga dengan harga diri dan martabat.
“Jika pun saya dianggap telah melakukan kesalahan, saya mohon sedapat mungkin agar tidak diberikan hukuman penjara. Namun, diberikan hukuman yang sesuai dengan keadaan dan rasa kemanusiaan,” tutupnya.(Tri)
Editor : Tri


