Samarinda, Busam.ID – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud atau akrab disapa – Hamas – melontarkan pembelaan terkait pengadaan mobil dinas (Mobdin) untuk Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar yang kini ramai diperbincangkan.
Menurutnya, pengadaan tersebut telah melalui kajian kebutuhan dan pertimbangan efisiensi anggaran jangka panjang. Proses pengadaan dilakukan sesuai mekanisme regulasi yang berlaku. Mulai dari Analisis Standar Belanja (ASB), pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, hingga sistem pembelian melalui e-katalog pemerintah.
“Analisis standar belanjanya ada, kemudian pengawasannya juga berjalan. Pengadaan dilakukan lewat e-katalog, jadi tidak mungkin dilakukan sembarangan,” ucap Hamas -sapaan akrabnya-, usai rapat paripurna di DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026) kemarin.
Menurutnya, sebagian besar Mobdin yang ada saat ini digunakan telah berusia antara 7 hingga 10 tahun. Secara teknis, kondisi tersebut dinilai tidak lagi optimal untuk menunjang mobilitas pimpinan daerah yang memiliki agenda padat di berbagai kabupaten/kota.
Hamas bahkan mengungkapkan, faktor usia kendaraan sempat mengganggu agenda kerja gubernur dalam beberapa kesempatan. Ia mencontohkan insiden kendaraan operasional yang mengalami kendala saat perjalanan dinas menuju Kutai Barat serta rencana kunjungan ke Berau.
Selain faktor usia kendaraan, kondisi geografis Kaltim juga menjadi pertimbangan utama. Sejumlah wilayah seperti Bongan hingga Penajam Paser Utara memiliki medan berat yang membutuhkan kendaraan dengan performa prima demi menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan.
Di luar operasional dalam daerah, Hasanuddin juga menyoroti kebutuhan kendaraan dinas di Jakarta. Selama ini, aktivitas kedinasan maupun penyambutan tamu di ibu kota masih bergantung pada sistem sewa kendaraan.
“Kita ini belum punya kendaraan operasional di Jakarta. Kalau ada tamu atau kegiatan, akhirnya harus sewa. Seharusnya memang ada,” ungkapnya.
Ia menilai, jika dihitung secara akumulatif, biaya perawatan kendaraan lama yang kerap mengalami kerusakan justru lebih membebani anggaran dibandingkan pengadaan unit baru yang direncanakan secara matang.
“Ini bukan soal kenyamanan, tapi efisiensi. Daripada terus-menerus biaya perawatan, lebih baik dilakukan pengadaan dengan perhitungan yang matang,” pungkasnya. (adit)
Editor: M Khaidir
