Samarinda, Busam.ID – Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kaltim telah menggelar konferensi pers di Hotel Fugo Kota Samarinda untuk membahas program Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF).
Program ini mendapatkan dana yang didahulukan sebesar USD 20,9 Juta dari World Bank, dengan total perdagangan karbon mencapai USD 110 Juta yang akan diselesaikan hingga 2025.
Muhammad Arnains, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim, menjelaskan bahwa dana ini membawa manfaat besar bagi Pemprov Kaltim.
Dari total dana, 25% dialokasikan untuk responsibility cost, 65% untuk performance cost dan 10% untuk rewards.
“Responsibility Cost sebesar 25% digunakan untuk pengembangan kebijakan dan peningkatan kapasitas pemerintah di tingkat nasional dan sub nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Performance Cost sebesar 65% ditujukan untuk pelaksana REDD+ yang berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca sebagai insentif.
“Adapun, 10% sisanya disediakan sebagai rewards untuk masyarakat atau komunitas yang berhasil menjaga hutan dengan tingkat deforestasi nol atau rendah,” tambahnya.
Pemprov Kaltim juga telah menyalurkan sekitar Rp 69 Miliar melalui OPD-nya, dengan alokasi yang terinci untuk berbagai sektor, termasuk lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, kelautan dan lainnya.
Adapun rincian OPD yang mendapatkan alokasi anggaran tersebut adalah:
1. Bappeda ( + DDPI) Rp 3,700,000,000
2. Dinas Lingkungan Hidup Rp 5,028,109,750
3. Dinas Kehutanan ( + UPTD) Rp 35,742,543,571
4. Dinas Perkebunan Rp 5,212,500,000
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 2,887,500,000
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 1,500,000,000
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rp 3,622,426,679
8. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp 320,000,000
9. Biro Perekonomian Rp 10,241,400,000
10. Biro Administrasi Pimpinan Rp 900,000,000
Muryanto, seorang Penggiat Swadaya Masyarakat dari DPMPD, menyampaikan bahwa sebanyak 441 desa di Kaltim mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 150 Miliar.
“Setiap desa menerima dana melalui rekening desa untuk pengembangan hutan dan penanganan deforestasi yang disalurkan oleh lembaga mitra strategis Pemprov Kaltim,” ungkapnya.
“Dari 441 desa tersebut, beberapa di antaranya adalah Balikpapan (2 desa), Berau (79 desa), Kutai Barat (81 desa), Kutai Kartanegara (68 desa), Kutai Timur (83 desa), Mahakam Ulu (46 desa), Paser (68 desa) dan Penajam Paser Utara (14 desa),” ungkapnya.
Wahyudi Iman Satria, Perwakilan Dewan Daerah Perubahan Iklim, menjelaskan bahwa hanya 8 dari 10 kota/kabupaten di Kaltim yang mendapatkan alokasi anggaran, karena Samarinda dan Bontang tidak memiliki tutupan lahan minimum sebesar 500 Hektar.
“Namun, di Samarinda, kalau tidak salah ada satu kampung yang berhasil meraih alokasi anggaran karena berhasil meraih trofi utama Program Kampung Iklim (Proklim),” paparnya.
Dengan distribusi yang sudah dilakukan, diharapkan keberlanjutan program FCPC-CF di Kaltim dapat tumbuh menjadi kesadaran bersama.
Dukungan finansial dari World Bank senilai USD 20,9 Juta akan menjadi pendorong bagi upaya pelestarian hutan dan penanggulangan deforestasi di Kaltim.
Alokasi dana yang terperinci untuk berbagai sektor, baik di tingkat pemerintah pusat maupun desa, memberikan gambaran jelas tentang komitmen Pemprov Kaltim terhadap lingkungan.
Melalui kolaborasi dengan masyarakat, program ini diharapkan tidak hanya menjadi insentif bagi pelaksana REDD+ tetapi juga memberikan penghargaan kepada komunitas yang berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan.
Semangat untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca dan pelestarian lingkungan semakin kuat dengan adanya alokasi dana yang merata di berbagai tingkatan.
Kaltim menunjukkan bahwa pelestarian alam adalah tanggung jawab bersama, dan langkah-langkah konkret seperti ini memberikan harapan bagi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. (RYAN)
Editor : A Risa
