Samarinda, Busam.ID – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim Rusman Ya’qub menyebut, pengakuan terhadap lembaga adat merupakan hal yang krusial, mengingat banyaknya potensi desa adat di Kaltim yang belum mendapatkan pengakuan secara hukum.
Hal itu ia sampaikan usai terpilih sebagai ketua Pansus Kelembagaan Desa Adat saat rapat paripurna ke-6 di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (25/3/2024). Dirinya mengakui, siap untuk melindungi desa-desa adat dan kepentingan lembaga adat yang sudah mulai tergerus oleh kepentingan segelintir orang yang menamakan investasi.
“Hal ini seringkali memicu konflik yang merugikan masyarakat dan tanah adat, terutama dalam konteks penggusuran akibat kebijakan investasi yang berkelanjutan,” ucapnya.
Menurutnya, konflik lahan di Kaltim sangat kompleks dan meluas, terutama dalam benturan antara masyarakat dengan pihak investor, seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.
“Banyak lahan dan hutan adat yang tergusur demi kepentingan investasi tersebut, mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang tinggal di sana,” paparnya.
Oleh sebab itu, pihaknya merasa perlu untuk mengambil inisiatif dengan merancang peraturan daerah (ranperda) terkait perlindungan desa adat. Ia menyadari tanpa perlindungan yang memadai, lembaga adat dan desa adat dapat terancam punah akibat tekanan investasi yang besar.
Rusman juga menyoroti peran negatif beberapa pihak, termasuk badan-badan pemerintahan seperti investasi di IKN, yang terkesan lebih mengutamakan kepentingan investasi daripada perlindungan terhadap desa adat dan lembaga adat.
“Seperti yang baru-baru ini terjadi di IKN, meskipun mereka setengah mati membantahnya tetapi fakta-fakta kan begitu jelas sekali,” jelasnya.
Dirinya juga berharap ke depannya agar upaya perlindungan dan pengakuan terhadap desa adat dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat adat dapat tetap eksis dan berkembang di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang. (Adit)
Editor: M Khaidir
