Balikpapan, Busam.ID – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan meminta agar pembangunan fisik Rumah Sakit (RS) Balikpapan Barat menunggu proses hukum sengketa lahannya selesai.
Seperti diketahui, pihak ahli waris saat ini sedang mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang memutuskan Pemkot Balikpapan sebagai pemilik lahan yang sah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto mengatakan, sesuai kesepakatan antara Tim Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pembangunan fisik RS Balikpapan Barat dapat dilaksanakan ketika seluruh masalah hukum terkait kepemilikan lahan diselesaikan.
Hal itu dilakukan agar persoalan yang pernah terjadi di Stadion Batakan Balikpapan tidak terulang kembali, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akhirnya harus tetap membayar dan mengganti ketika fisik stadion sudah selesai dibangun.
“Kesepakatan kami kemarin kan waktu pembahasan antara Banggar dengan TAPD, harus clear semua masalah itu jangan sampai nanti kalau sudah terbangun muncul masalah, dan kita kalah lagi. Seperti kejadian yang terjadi di stadion Batakan Balikpapan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pihaknya saat telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait, dalam menentukan tindak lanjut proses pembangunan fisik RS Balikpapan Barat itu.
“Saya kira masalah hukumnya sudah clear. Setahu saya budio sudah menyampaikan kepada saya bahwa masalah hukumnya ini sudah clear, makanya proses fisiknya sudah mulai ditender dengan nilai yang mencapai Rp 180 miliar. Jangan sampai nanti sudah terbangun ada masalah lagi, kan repot nanti. Berapa yang kita akan anggarkan lagi, Kan rugi pemerintah kota,” ungkapnya. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
