Balikpapan, Busam.ID – Anggota DPRD dari Fraksi PKS Balikpapan Japar Sidik mendukung upaya penolakan rencana pengalihan subsidi gas elpiji 3 kilogram (Kg).
Hal ini disampaikannya untuk menanggapi pandangan salah satu Fraksi di DPR RI yang menyatakan penolakannya terhadap subsidi gas elpiji 3 Kg tersebut ke kompor listrik dengan menaikkan harga gas melon, belum lama ini.
Japar Sidik mengaku untuk pemenuhan kebutuhan gas elpiji di masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus tetap diberikan oleh pemerintah.
“Kenapa? Karena tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat itu kan yang memang harus diperhatikan,” ucapnya, Jumat (29/9/2023).
Menurutnya, gas elpiji adalah salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi MBR saat ini. Oleh sebab itu, makanya gas elpiji tetap harus menjadi subsidi, khususnya tabung 3 Kg.
“Karena itu Fraksi PKS di DPR RI meminta supaya pemerintah tidak menaikkan harga gas melon. Kita pun di daerah juga sepakat,” ungkapnya.
Walaupun kebijakan harga ada di pemerintah pusat, namun dikatakannya, pemerintah yang berada di daerah juga memiliki kewenangan di dalam pengaturan harga.
“Kalau saya secara pribadi tetap berusaha membantu masyarakat. Apa yang kita bantu, yaitu minimal distribusi yang ke masyarakat itu jangan sampai terganggu dengan adanya kelangkaan,” terangnya.
Menurutnya, kelangkaan produk itu bisa menyebabkan harganya menjadi mahal. Seperti beberapa waktu lalu, harga bisa mencapai Rp30-45 ribu per tabung.
“Padahal harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp19 ribu, sehingga harga tersebut terlalu jauh,” jelasnya.
Dengan demikian, dirinya mendukung fraksinya di DPR RI yang menolak peralihan subsidi gas melon.
Bahkan, dikatakannya saat ini sedang menyusun program pribadi agar kebutuhan gas melon di masyarakat bisa terpenuhi semua.
“Saat ini sedang saya susun teknisnya, tinggal pelaksanaannya nanti,” pungkasnya. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
