Samarinda, Busam.ID – Sejumlah buruh di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran menyampaikan keluhan terkait persoalan hak berupa uang lembur yang belum dibayarkan sejak 2013 sampai 2018.
Keluhan tersebut diterima langsung Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (17/10/2023) lalu.
Reza menjelaskan tunggakan yang belum terbayarkan oleh pihak perusahaan dari 2013 sampai 2018 totalnya sebesar Rp7,4 miliar, hanya saja sebagian dari nilai tersebut sudah ada itikad baik dari pihak perusahaan dengan melakukan pembayaran sebagian sehingga kekurangannya untuk saat ini tersisa Rp5,2 miliar.
“Kita berharap permasalahan yang ada dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan karena mengingat hal itu merupakan bagian dari hak para pekerja,” ucapnya saat dihubungi, Senin (23/10/2023).
Dirinya juga menyampaikan, pihaknya berkomitmen dalam melakukan pengawalan terkait persoalan yang dikeluhkan oleh para tenaga kerja tersebut yaitu dengan meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim dapat membantu mengakomodir masalah tersebut sampai pihak perusahaan menunaikan tunggakannya.
“Kita sudah meminta kepada Disnakertrans untuk bisa mengawal persoalan ini hingga tuntas,” lanjutnya.
Dengan adanya kejadian tunggakan tersebut dari pihak perusahaan mengakui para tenaga kerja yang belum terbayarkan upah lemburnya lantaran berada di serikat buruh yang berbeda, walaupun baginya itu bukan menjadi alasan yang dapat diterima untuk tidak menjalankan kewajibannya berkaitan dengan upah lembur.
“Dari persoalan yang ada kami juga meminta kepada Disnakertrans Kaltim untuk melakukan pendataan serikat buruh di Kaltim, supaya menghindari kejadi serupa terulang kembali,” tegasnya.
Terakhir, Reza juga menyampaikan para tenaga kerja tersebut juga telah mengantongi Surat Perintah Membayar dari Disnakertrans Kaltim yang ditujuks pada perusahaan tersebut untuk dapat memenuhi kewajibannya, sehingga baginya sudah jelas tunggakan upah lembur tersebut wajib dipenuhi oleh pihak perusahaan. (Adit/adv/DPRD Kaltim)
Editor: M Khaidir
