Samarinda, Busam.ID – Panitia Khusus (Pansus) Pondok Pesantren menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pembahas Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren di gedung D lantai 3 DPRD Kaltim, Senin (16/10/2023) lalu.
Dalam RDP tersebut, Ketua Pansus Mimi Meriami Br Pane didampingi oleh anggota Pansus Akhmed Reza Fachlevi dan hadir juga pejabat dari Kanwil Kementerian Agama Kaltim.
Saat dikonfirmasi terkait RDP kemarin, Mimi menjelaskan, hal yang dibahas yakni pasal demi pasal, karena ditemukan ada beberapa pasal yang perlu dikaji lebih lanjut lagi.
“Supaya nantinya tidak ada draft di rancangan peraturan daerah (Raperda) ini yang menyalahi aturan dan undang-undang,” ucapnya, Senin (23/10/2023).
Menurutnya, untuk kewenangan pesantren murni dari pusat, dan diharapkan dalam Ranperda ini pemerintah daerah bisa mengambil peran lebih detail untuk pesantren di Kaltim.
“Rencananya setelah RDP ini kita akan melakukan satu kali rakor (rapat koordinasi) dengan mengundang dinas terkait, dan diharapkan setelah rakor kita bisa mengambil satu kesimpulan dan kata sepakat terkait pasal-pasal yang ada di ranperda,” lanjutnya.
Dirinya menyebut, Pansus Ponpes berusaha semaksimal mungkin untuk menerima masukan dan usulan demi menyempurnakan Ranperda agar kedepannya bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan aspirasi yang diterima dari Ponpes maupun dari dinas terkait.
Sebelumnya, Pansus yang diketuai Mimi m sudah melakukan studi ke Ponpes Al Bahjah di Cirebon dan juga Kemendagri di Jakarta untuk mensinkronkan masalah hukum yang terkait dengan Ponpes. (Adit/adv/DPRD Kaltim)
Editor: M Khaidir
