Samarinda, Busam.ID – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Baharuddin Demmu menilai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program pemerintah yang dianggap memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis.
Pasalnya, sertifikat dianggap cukup penting bagi para pemilik tanah agar dapat menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari. Hanya saja, Demmu -sapaan akrabnya- menilai program PTSL tersebut dianggap belum terlaksana secara optimal.
“Banyak kasus di Kaltim ketika lahan masyarakat ingin di PTSL-kan lahannya agar dapat sertifikat justru tidak dapat di proses,” ucapnya belum lama ini.
Dirinya melanjutkan, yang menarik dari progam PTSL tujuannya adalah memberikan kemudahan untuk mendapatkan sertifikat gratis.
“Program ini memang bertujuan memberikan pelayanan sertifikat gratis , tapi kerap kali ketika lahan-lahan rakyat ini ingin di PTSL-kan untuk memperoleh sertifikat gratis ternyata sudah ada Izin HGU diatasnya,” lanjutnya.
Sehingga Ia beranggapan, lahan yang di atasnya terdapat HGU itu tidak dapat di proses agar mendapatkan sertifikat.
“Ya, tidak dapat diapakan-apakan lahannya karena diatasnya sudah terdapat HGU. Sehingga ini yang tak jarang juga menimbulkan protes dari masyarakat yang berujung konflik,” paparnya.
Dia juga menyampaikan fakta-fakta lain yang juga kerap kali di hadapi masyarakat terkait kepemilikan Lahan yang sudah disertifikatkan melalui program PTSL
“Terkadang pun lahan-lahan masyarakat yang sudah di PTSL-kan dan telah memperoleh sertifikat justru lahannya masih bisa ditindih oleh adanya izin HGU,” tandasnya. (Adit/adv/DPRD Kaltim)
Editor: M Khaidir
