Balikpapan, Busam.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memangkas kebijakan pengurusan Izin Memiliki Tanah Negara (IMTN).
Hal ini dilakukan untuk mendukung program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kebijakan itu diterbitkan melalui instruksi Wali Kota nomor 590/467/PE, mengenai pengurusan PTSL yang ditujukan kepada Lurah, Camat dan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) untuk melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan.
“Pengurusan IMTN selama ini adalah Camat, sehingga lurah tidak banyak memahami kondisi di lapangan karena datanya ada di kecamatan. Oleh karena itu, pemkot akan melakukan sinkronisasi dan penyesuaian terkait pelayanan,” kata Assisten I Kota Balikpapan Zulkifli, Rabu (25/10/2023).
Ia menjelaskan, selama ini Lurah dalam memberi pelayanan ada keragu-raguan. Kemudian dalam pelayanan ada beberapa permasalahan, maka ini lah yang akan diatasi.
“Jadi dalam memberikan pelayanan PTSL itu, baik mengenai surat pernyataan pemasangan patok atau surat penguasaan fisik yang diketahui lurah itu akan diatur prosedurnya,” terang pria yang akrab disapa Zul.
Dia menyampaikan, yang boleh dilakukan pelayanan oleh Lurah yakni warga yang sudah memiliki IMTN.
Sehingga pemerintah kota mendorong warga yang sudah miliki IMTN secepatnya mendaftar melalui PTSL.
“Jadi masyarakat yang sudah memiliki IMTN kita dorong agar tanahnya memanfaatkan program PTSL,” ujarnya.
Kemudian bagi peserta PTSL yang bidang tanahnya sudah memiliki IMTN namun mati/ telah berakhir masa berlakunya wajib untuk memperpanjang IMTN kemudian mendaftarkan sertifikat melalui program PTSL.
“Peserta PTSL yang bidang tanahnya sudah memiliki bukti dokumen alas hak dan secara fisik sudah menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara secara turun temurun dalam waktu tertentu berupa bangunan tempat tinggal yang tetap, maka silakan dimohonkan PTSL,” kata dia.
“Jadi lurah akan menandatangani Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan, atau SPPF khusus untuk peserta program PTSL, setelah mendapatkan verifikasi oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk,” tuturnya.
Sedangkan, lanjut Zul, untuk IMTN yang mati, bisa diperpanjang terlebih dahulu, kalau dulu itu 30 hari pengumuman. Sekarang dipersingkat cukup 14 hari saja. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
