Samarinda, Busam.id – Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik belum lama ini menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian di ruang kerjanya.
Pertemuan ini menjadi wadah bagi keduanya untuk mendiskusikan isu-isu penting terkait pembangunan pendidikan di Kaltim, terutama dalam konteks menjadi bagian dari kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami berdiskusi tentang pembangunan pendidikan untuk kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada saatnya, semua wilayah Kaltim akan menjadi penyangga IKN,” jelasnya Ujar PJ Gubernur pada awak media.
Diskusi ini secara khusus membahas upaya untuk memastikan pembangunan pendidikan tidak meninggalkan buffer zone IKN.
Yang tak kalah penting, menurutnya adalah perlunya sinergi antara rencana pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim dengan kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Lebih jauh PJ Gubernur, mengapresiasi peran Hetifah sebagai wakil rakyat yang memiliki perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kaltim.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan kabupaten dan kota, tetapi juga dengan pihak pusat, termasuk wakil rakyat di Senayan.
“Ini menjadi salah satu aspek penting dalam memajukan pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia di wilayah ini,” kata Akmal Malik.
Hetifah Sjaifudian, dalam kesempatan tersebut, merasa senang bisa berdiskusi langsung Akmal Malik.
Meskipun Pj Gubernur tersebut hanya menjabat dalam masa transisi selama satu tahun, Hetifah melihatnya memiliki perhatian serius terhadap pembangunan Kaltim.
Ia menilai masa transisi adalah kesempatan penting untuk menanamkan fondasi yang baik dalam pembangunan, berdasarkan data dan fakta yang akurat.
Dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal telah menerapkan data berbasis desa yang sangat presisi.
“Hal ini memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terkait sejumlah aspek, termasuk pemilihan penerima beasiswa, penanganan putus sekolah, dan pengangguran,” kata Hetifah.
Hetifah berharap agar Akmal Malik dapat menerapkan contoh keberhasilan yang telah terbukti di Provinsi Sulawesi Barat dalam penerapan data presisi.
Dalam pertemuan tersebut, Hetifah Sjaifudian juga memberikan rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan soal pendidikan beberapa waktu lalu.
“Rekomendasi ini mencakup berbagai aspek kebijakan pendidikan yang harus sejalan antara daerah dan pusat, seperti pembenahan sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, dan perkembangan anak didik,” tutupnya.
Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung perkembangan pendidikan yang berkelanjutan di Kaltim dan kawasan penyangga IKN. (ADV/RY/DISKOMINFOKALTIM)
Editor: Tri W
