Balikpapan, Busam.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penerapan Kota Layak Anak (KLA).
Penyusunan Raperda ini bertujuan untuk mendukung Kota Balikpapan yang berpredikat kategori utama KLA dan menyikapi posisi Balikpapan yang bakal menjadi penyangga ibu kota Nusantara (IKN).
Kabid Perlindungan Anak DP3AKB Kota Balikpapan Umar Adi menjelaskan, kegiatan ini dibagi dalam beberapa sesi.
Bertujuan untuk memberi masukan terhadap draft Raperda sebelum diserahkan ke legislatif.
“Kegiatan sosialisasi ini kita laksanakan dalam 3 sesi, yang pertama, melibatkan Kecamatan Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur, yang kedua melibatkan unsur Kecamatan Balikpapan Tengah dan hari ini yang terakhir kita laksanakan dengan melibatkan unsur Kecamatan Balikpapan Barat dan Utara,” ujarnya.
Kenapa dilaksanakan sosialisasi ini per Kecamatan?
Dikatakannya, karena diharapkan Raperda yang disusun bisa membawahi sejumlah permasalahan anak di Balikpapan.
“Bahkan untuk target besarnya adalah untuk mewujudkan kota layak anak atau bahasa lainnya yang ramah atau cocok untuk anak,” katanya, Senin (13/11/2023).
Menurutnya, pihaknya sengaja melaksanakan sosialisasi tersebut dalam beberapa sesi, karena di masing-masing Kecamatan itu berbeda-beda karakternya, baik secara kewilayahan maupun kependudukannya.
Dalam penyusunan draft Raperda, pihaknya melibatkan perwakilan dari masing-unsur di Kecamatan tersebut untuk merumuskan, menambah atau memberikan masukan terhadap pembahasan penyusunan Raperda ini.
Dari beberapa yang masuk adalah terkait pendampingan hukum terhadap anak baik kepada pelaku maupun korban.
Yang kedua adalah terkait dalam penyediaan fasilitas ruang-ruang ramah anak, dengan harapan diantaranya Mall bisa menyediakan ruang bermain bagi anak secara gratis.
Ataupun penyediaan ruang bermain anak di ruang publik, saat ini ketersediaannya masih terbatas.
Termasuk penyediaan fasilitas bagi anak-anak yang putus sekolah, dalam hal siapa yang bertanggung jawab, apapun terkait pendidikan rumah perlindungan bagi anak.
Ia menambahkan, tahapan sosialisasi ini merupakan tahapan terakhir, yang akan dilanjutkan dengan revisi draft Raperda yang sudah ada, untuk dirapikan dengan melibatkan bagian hukum sebelum diserahkan kepada DPRD kota Balikpapan.
Ditargetkan pembahasan raperda kota layakan ini bisa diselesaikan pada awal tahun 2024 mendatang. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
