Samarinda, Busam.id – Dalam upaya menjaga kewaspadaan dan mencegah potensi konflik sosial di masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi Deteksi Dini.
Rakor tersebut dihadiri oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Kaltim dan unsur Forkopimda di Hotel Aston, lantai 17, pada Selasa (14/11/23).
Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini konflik dan memperkuat koordinasi antar pemangku kebijakan.
Kabid Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Ratna, menegaskan pentingnya kerja sama dalam mencegah konflik yang dapat berpotensi membesar.
Menyoroti beberapa permasalahan di Kabupaten Kota, Ratna menyampaikan bahwa salah satu isu kritis adalah klaim lahan perusahaan di Kota Bontang.
Kesbangpol Kaltim telah melakukan langkah-langkah, termasuk monitoring ke Kesbangpol Kota Bontang dan pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa di tingkat daerah.
“Pemkot Bontang telah melakukan pertemuan dan menindaklanjuti dengan Pemerintah Kabupaten Kukar terkait permasalahan tersebut,” ungkap Ratna.
Ratna juga membahas perkembangan kegiatan perambahan hutan di Taman Hutan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kertanegara.
“Potensi permasalahan ini menjadi sorotan Pemprov Kaltim, terutama menjelang Pemilu 2024, ujarnya.
Ia juga menyoroti penyalahgunaan Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di media sosial, khususnya Twitter, yang digunakan untuk mendukung salah satu calon Presiden (Capres).
“Dalam waktu dekat, kami akan menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti hal ini,” tambah Ratna.
Rakor ini diharapkan menjadi landasan untuk penguatan kerja sama antarinstansi guna menjaga keamanan dan mencegah potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas di Kalimantan Timur. (ADV/RY/DISKOMINFOKALTIM)
Editor: Tri W
