Samarinda, Busam.ID –Pasca peristiwa banjir besar yang terjadi di Jalan Mugirejo, Jalan DI Panjaitan dan Jalan Lubuk Sawa, Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan evaluasi penyebabnya.
Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam jumpa pers di Balai Kota Senin (18/12/2023) mengatakan, hasil sidak yang dilakukan oleh Tim BPBD Kota Samarinda, BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Balai Besar Wilayah Sungai, PUPR Kota, Kesra dan TWAP menyebut penyebab banjir besar di lokasi tersebut, akibat jebolnya folder Lavender di Perumahan Talang Sari.
“Yang memenuhi folder Lavender tersebut bukan hanya air, tapi ada lumpur dan pasir yang berasal dari pit tambang CV Egi dan konsesinya adalah PT Limbuh menjadi penyebab kapasitas tampung folder tersebut menjadi berkurang dari daya tampung maksimalnya. Sementara pada hari Sabtu (16/12/23) kemarin, air yang datang melebihi kapasitas sehingga berakibat tanggul penahan jebol,” terang Andi Harun.
Andi Harun mengatakan, hal tersebut menyebabkan air melimpah sampai ke Mugijreo, DI Panjaitan dan sekitarnya.
Andi Harun menyebut, ada hal yang ingin disampaikan pihaknya terkait pertanggung jawaban hukum PT Limbuh dengan kontraktornya CV Egi.
“Dugaan sementara dari informasi DLH, PT Limbuh tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), padahal syarat untuk menambang itu harus ada RKAB,” tegas Andi Harun.
Untuk memastikan hal tersebut, Pemerintah Kota Samarinda sudah berkoordinasi dengan pihak Polresta Samarinda agar dilakukan penyelidikan kegiatan penambangan yang masuk di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara.
Andi Harun menegaskan sebelum melakukan penambangan, pihak kontraktor sudah memiliki desain pembuatan pit-nya,
“Dalam hal ini bukan hanya bagaimana tindakan Pemerintah Kota setelah banjir tapi penyebabnya juga harus dikonkritkan dan diselidiki karena banyak aspek yang melatari,” jelasnya.
Disebutkan, aspek yang pertama pit-nya harus memiliki analisis geometri terkait berapa kemiringan dan elevasinya terhadap daerah sekitar tambang, yang menjadi penentu syaratnya.
“Jangan karena mentang-mentang batu baranya sampai ke bawah lantas kemiringan lereng tidak diperhitungkan, posisi Lavender itu lebih rendah dari pada pit yang lebih tinggi,” ucapnya.
Aspek kedua terkait safety banch pit harus ada, sementara hasil sidak Minggu (17/12/2023) tanggul penahannya sangat buruk.
“JIka terjadi hujan yang besar seperti kemarin kita bisa reduksi, minimalisir kejadian tidak lagi seperti itu. Tapi itu pun PT Limbuh harus melakukan kegiatan perbaikan pit dan perbaikan safety banch, kalau hanya folder Lavendernya yang diperbaiki sementara atas tidak, maka bakal jebol lagi. Dan ini kerugian yang dialami bukan di situ saja. Kita harus memperbaiki saluran drainase DI Panjaitan, kita memperbaiki saluran sungai sodetan di sungai mati, kita bakal kerja keras lagi. Kenapa..karena yang terkirim itu air dan lumpur, akhirnya drainase kita akan kembali tebal endapan setelah banjir,” papar Andi Harun.
Oleh karena itu PT Limbuh memiliki tanggung jawab besar terhadap kerugian yang dialami pemerintah karena perbaikan drainase juga mengeruk sungai menggunakan dana APBD.
“Harusnya belum waktunya kita perbaiki drainase, karena kejadian ini kita harus lebih cepat memperbaikinya, kita harus angkat lagi lumpur yang memenuhi drainase kita, itu kan kerugian,” cetus Wali Kota yang dijuluki Bos Probebaya ini.
Andi Harun juga menegaskan berdasarkan informasi yang diperoleh tim Pemkot, diduga kuat PT Limbuh memiliki IUP nya masih berlaku tapi belum punya RKAB. Padahal aktivitas menambang baru diperbolehkan setelah adanya RKAB.
“Saya kasih penjelasan gambaran sederhana. Ini lokasi tempat kita berdiri, saya adalah pemilik IUP-nya. Betul saya adalah pemilik batu baranya, tapi saya baru boleh menambang kalau saya sudah ada izin kuota RKAB berapa sih jatah saya dalam satu tahun, misalnya 500 tibu ton itu dibagi 12 bulan segitulah jatahnya setiap bulan,” jelasnya.
Andi Harun menegaskan, jika informasi tentang RKAB yang belum dimiliki penambang di Tanah Merah itu benar adanya, maka masalah itu menjadi ranah penegak hukum.
Andi Harun menambahkan, untuk kontraktor PT Limbuh, CV Egi belum diketahui memiliki Izin Usaha Kegiatan Kontraktor Pertambangan, karena selain IUP. Diketahui kontraktor yang mengerjakan pertambangan harus punya izin khusus dari Pemerintah Pusat sebagai kontraktor pertambangan.
Dampak banjir besar di Mugirejo yang paling dirasakan masyarakat adalah kerugian seperti 2 hektar sawah petani yang rusak akibat terjangan banjir, juga kerusakan pada lingkungan di kawasan terdampak sekitar 3.000 hektare. Belum lagi risiko longsor dan kerugian lainnya baik materiil dan inmateriil.
“Ini peristiwa sangat serius itu sebabnya saya berkoordinasi sejak dari kemarin dengan Pak Kapolresta jika terdapat unsur pidana yang cukup, sebaiknya ini diproses secara hukum agar bisa memberi efek jera kepada yang lain,” tutupnya. (Zul)
Editor : A Risa
