Kurang Sosialisasi, Rencana Dermaga Wisata di Samarinda Seberang Bikin Warga Panik

BusamID
RDP aduan masyarakat terkait wacana pembongkaran bangunan yang akan dilakukan di Kawasan RT 07 dan RT 09 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang, berlangsung di Ruang Rapat Utama lantai 2 Kantor DPRD Kota Samarinda Rabu (27/12/2023). Foto by Zulkarnain

Samarinda, Busam.ID – Rapat dengar pendapat terkait aduan masyarakat tentang wacana pembongkaran bangunan yang akan dilakukan di Kawasan RT 07 dan RT 09 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang, berlangsung di Ruang Rapat Utama lantai 2 Kantor DPRD Kota Samarinda Rabu (27/12/2023) siang.

Hadir dalam RDP tersebut perwakilan PUPR, Disperkim, Dishub, Satpol PP, Camat Samarinda Seberang, Lurah Masjid dan Ketua RT serta perwakilan warga Kelurahan Masjid.

Komisi III DPRD Samarinda Samri Shaputra mengatakan, setelah mendengar penuturan dari Dinas Perkim danDinas Perhubungan bahwa Dermaga Wisata yang akan dibangun di lokasi tersebut masih bersifat wacana.

“Jika ada dilakukan pendataan di masyarakat dalam rangka melengkapi data-data sebelum proses melaksanakan wacana tersebut,” terang Samri.

Samri menegaskan, rencana pendirian dermaga itu sifatnya baru wacana. Dan memang, suatu kegiatan atau proyek diawali dengan melakukan pendataan-pendataan sebelum perencanaan.

“Misalkan proyek jalan, tentu perlu diketahui dulu panjangnya berapa, lebar berapa dan dampak sosialnya bagaimana,” ucapnya.

Sarmi menyebut, terdapat kekeliruan dari Pemerintah Kota dikarenakan kurangnya sosialisasi ke masyarakat sekitar Kelurahan Masjid yang menimbulkan kepanikan warga.

“Masyarakt belum tersampaikan atau disosialisasikan, tiba-tiba rumah mereka sudah dilakukan pengukuran, ya jelas saja mereka panik dan mengira sebentar lagi akan digusur,” imbuhnya.

Wacana itu bisa dilaksanakan dan bisa juga tidak, tergantung bagaimana respon masyarakat yang terdampak dengan Pembangunan Dermaga Wisata di depan Masjid Shiratal Mustaqiem.

“Kalau respon masyarakat bagus prosesnya bisa berjalan mulus, tapi jika responnya menolak ya tidak mungkin juga bisa dilanjutkan,” terangnya.

“Semua kembali ke masyarakat, jika masyarakat membutuhkannya dalam hal ini untuk mendongkrak ekonomi kawasan, pihak DPRD Kota Samarinda yang akan mendesak ke Pemerintah Kota. Ini yang mau dibangun dermaga, kalau masyarakat itu menghendaki, mereka yang teriak, dermaga kami tolong dibangun pak, kami rela sumbangkan tanah kami untuk pembangunan dermaga ini. Itu makanya kita hendak membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan sepihak saja. Karena pada dasarnya setiap pembangunan yang akan menikmati kan masyarakat. Untuk apa kita membangun, kemudian masyarakat merasa tidak nyaman dan menderita akibat adanya pembangunan tersebut. Ini bertentangan dengan undang-undang dasar,” beber Samri. (Zul)

Editor : A Risa

Baca berita BusamID seputar Kaltim, Samarinda dan lainnya melalui Google News

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *