Samarinda, Busam.ID – Sejumlah lembaga pelayanan anak mendeklarasikan komitmen gerakan serentak untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Layak Anak. Deklarasi digelar di kantor UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI), Rabu (30/4/2025).
Kepala UPTD PLDPI Samarinda, Moehamad Goufur, menyampaikan dengan penuh keyakinan deklarasi tersebut adalah fondasi yang kokoh untuk memperkuat peran setiap lembaga dalam memberikan layanan terbaik, terutama bagi anak-anak yang selama ini mungkin merasa terpinggirkan.
“Kami adalah satu-satunya garda terdepan di Kaltim yang secara khusus berfokus pada pelayanan disabilitas dan pendidikan inklusif. Tempat ini adalah jembatan bagi masyarakat untuk lebih dekat dan memahami kekayaan keberagaman yang ada pada anak-anak kita,” tuturnya.
Lebih jauh, Goufur menjelaskan PLDPI memiliki peran ganda yang saling melengkapi. Dari sisi internal, mereka hadir dengan kelas transisi yang penuh empati, intervensi yang tepat sasaran, asesmen mendalam, hingga layanan umum yang responsif.
Sementara di ranah eksternal, PLDPI tampil sebagai mentor dan fasilitator bagi sekolah-sekolah, membimbing mereka bertransformasi menjadi ruang belajar yang ramah dan inklusif, mulai dari PAUD hingga SMP.
“Lihatlah perubahan yang luar biasa! Dalam setahun terakhir, kesadaran akan pentingnya inklusivitas telah membuahkan hasil nyata. Jumlah sekolah inklusif di Samarinda melesat tajam, dari 195 menjadi 750 sekolah, baik negeri maupun swasta. Ini adalah bukti semangat untuk merangkul perbedaan semakin membara,” ungkap Goufur.
Dedikasi PLDPI Samarinda bahkan telah menginspirasi daerah lain. Mereka kini menjadi pusat rujukan bagi kabupaten dan kota di Kaltim yang bercita-cita membangun UPTD serupa. Investasi pada sumber daya manusia pun tak luput menjadi perhatian, dengan mengirimkan para profesional terbaik seperti psikolog dan terapis untuk memperdalam ilmu di Malang dan Solo.
Langkah progresif ini mendapatkan dukungan penuh dari Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, Mohammad Firman. Ia menegaskan, kegiatan ini adalah strategi jitu untuk memastikan setiap lembaga memiliki standar yang sama dalam melindungi hak anak.
“Kita tidak ingin ada lagi tembok pemisah di dunia pendidikan. Setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan aman. Inklusivitas bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah imperatif dalam sistem pendidikan kita,” tegas Firman.
Ia menambahkan visi ke depan, “Seluruh sekolah di Samarinda akan kita bina secara intensif agar mampu memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan ramah, bahkan hingga memiliki kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana seperti kebakaran. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan gemilang anak-anak Samarinda.”
Deklarasi adalah sinyal kuat Samarinda tidak hanya berbicara tentang inklusivitas, tetapi bergerak nyata untuk mewujudkannya. Sebuah komitmen yang diharapkan akan menginspirasi dan membawa perubahan positif bagi masa depan generasi penerus bangsa. (adv/pemkot/zul)
Editor: M Khaidir
