Samarinda, Busam.ID – Terkait rencana efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Kaltim, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Langkah antisipatif dilakukan agar kebijakan efisiensi tidak berdampak pada tunjangan maupun insentif tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim M. Darlis Pattalongi mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memastikan dua sektor vital tersebut tidak menjadi korban pemangkasan anggaran.
“Sejak isu efisiensi ini mencuat, kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov agar pendidikan dan kesehatan tetap aman dari pengurangan,” ucapnya, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, efisiensi yang digagas pemerintah pusat tidak boleh diartikan sebagai pemotongan kebutuhan dasar masyarakat. Efisiensi seharusnya diarahkan untuk menata ulang kegiatan agar lebih efektif dan berdampak langsung kepada publik.
“Kalaupun ada pergeseran, itu sifatnya hanya teknis di internal dinas, bukan pemangkasan jatah anggaran,” tegasnya.
Kesepahaman tersebut, lanjut Darlis, telah dikukuhkan dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim. Dalam forum itu disepakati kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus mendapat perlindungan penuh.
“Yang perlu dipangkas itu kegiatan seremonial atau proyek yang manfaatnya tidak langsung dirasakan rakyat. Tapi untuk insentif guru, tenaga kesehatan, atau honorarium mereka, itu tidak akan disentuh,” sampainya.
Ditambahkannya, meski pembahasan teknis APBD 2026 belum dimulai, Darlis memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal komitmen itu hingga tahap akhir penyusunan anggaran.
“Kami ingin lihat nanti saat dokumen APBD disusun. Namun kami berkomitmen menjaga agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (adit)
Editor: M Khaidir
