Balikpapan, Busam.ID – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan menambah 5 unit armada Balikpapan City Trans (Bacitra) guna meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Muhammad Fadli, mengatakan penambahan armada tersebut menjadi indikator positif tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi massal.
“Penambahan lima armada ini menjadi salah satu hal positif bagi kami, karena animo masyarakat untuk menggunakan Bacitra sudah sangat tinggi,” ujar Fadli, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, Dishub Kota Balikpapan juga tengah bersiap melakukan proses handover kewenangan operasional Bacitra dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Proses pengalihan tersebut direncanakan mulai Juli 2027, dengan catatan ketersediaan anggaran telah disiapkan dalam APBD.
“Kami sampaikan di forum OPD bahwa Dishub akan bersiap mengambil alih seluruh bentuk operasional Bacitra, dengan memastikan ketersediaan anggaran pada Juli 2027,” jelasnya.
Seiring dengan itu, Fadli menegaskan kebijakan tarif gratis Bacitra yang saat ini masih berjalan akan berakhir sesuai dengan komitmen dan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Kementerian Perhubungan.
“Sesuai MoU antara Pemerintah Kota, Bapak Wali Kota, dan Kementerian Perhubungan, layanan gratis Bacitra akan berakhir pada 1 Juli 2027,” katanya.
Fadli menambahkan, masukan masyarakat terkait keterjangkauan layanan Bacitra juga menjadi perhatian serius. Aspirasi tersebut disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kegiatan reses anggota dewan, hingga rapat dengar pendapat (RDP).
“Masih ada wilayah yang belum terjangkau layanan Bacitra, seperti Balikpapan Utara di Kilometer 23, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Barat,” ungkapnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Dishub berencana mengusulkan penambahan koridor baru. Usulan ini telah disampaikan dalam forum OPD dan diharapkan dapat dicatat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk penyesuaian anggaran operasional.
“Untuk satu koridor, biaya operasionalnya sekitar Rp11 hingga Rp12 miliar per tahun. Jika ditambah satu koridor, maka beban APBD bertambah sekitar Rp12 miliar,” jelas Fadli.
Ia menyebutkan, apabila tiga koridor Bacitra nantinya diserahkan sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Balikpapan, maka anggaran operasional yang harus disiapkan berkisar antara Rp35 hingga Rp36 miliar per tahun.
Menurut Fadli, pengembangan Bacitra sejalan dengan program Balikpapan menuju smart city, sekaligus mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
“Koridor baru kemungkinan akan melayani wilayah Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Utara. Namun fokus utama kami saat ini adalah timur dan barat, karena wilayah utara sudah ada layanan dan tinggal diperpanjang rutenya,” pungkasnya. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
