Yogyakarta, Busam.id – Perlindungan Data Pribadi (PDP) adalah aspek yang krusial dalam menjaga hak privasi individu.
Data pribadi adalah aset berharga yang melekat pada setiap individu, dan negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap potensi pelanggaran dan penyalahgunaan data tersebut oleh pihak lain.
Lebih jauh menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, pentingnya peran negara dalam perlindungan data pribadi, terutama setelah keluarnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
“Perlindungan data pribadi bukan lagi sekadar opsi, melainkan menjadi kewajiban,” Ujar Faisal sambil menyebutkan negara harus melindungi hak konstitusional masyarakat dalam melindungi data pribadi mereka, dan ketidakpatuhan dalam hal ini berpotensi menimbulkan tuntutan hukum.
“Dengan keluarnya UU PDP ini harus kita ajukan sebagai informasi yang tertutup. Kalau tidak, pasti bingung nanti kita, dilematis. Ada masyarakat yang meminta informasi, jika kita memberikannya, bisa menimbulkan masalah lagi,” jelas Faisal saat berbicara di Hotel Royal Malioboro Yogyakarta pada Kamis, (26/10/23).
Perlindungan data pribadi juga memiliki dampak signifikan pada peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kalimantan Timur.
Dengan berlakunya Undang-Undang PDP, peran PPID dalam menjaga dan mengelola data pribadi menjadi semakin penting.
“Dalam konteks Undang-Undang PDP, sangat penting untuk memperlakukan data pribadi sebagai informasi yang harus dijaga dengan ketat. Perlindungan data pribadi adalah bagian integral dari hak privasi individu dan telah menjadi prioritas utama di era digital ini,” kata Faisal.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur dan melindungi data pribadi. Lebih penting lagi, undang-undang ini memastikan bahwa setiap warga negara merasa aman terhadap penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan data pribadi mereka.
“Perlindungan data pribadi adalah langkah esensial dalam menjaga hak privasi dan keamanan individu di era di mana data menjadi semakin berharga dan rentan terhadap penyalahgunaan,” jelasnya.
“Negara dan masyarakat tambahnya, perlu bersinergi untuk memastikan bahwa hak privasi individu tetap terlindungi dalam dunia digital yang terus berkembang,” tutup Faisal. (ADV/RY/DISKOMINFOKALTIM)
Editor: Tri W
