Samarinda, Busamtv – Pemerintah Kota Samarinda saat ini tengah berencana untuk membangun sebuah tempat penampungan air atau Polder yang nantinya sebagai penunjang kerja waduk Benanga. Bahkan diketahui perencanaan tersebut telah disusun agar proyek tersebut dapat disetujui dan masuk APBD tahun 2022.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda pun sudah mewanti-wanti jika proyek itu jadi diusulan dalam APBD 2022 mendatang. Bahkan jajaran Komisi III mengatakan jika usulan ini harus terserap maksimal.
“Kami jelas setuju jika untuk menangani banjir di Samarinda. Tapi harus konkret dan jelas secara teknis menangani banjir. Nanti malah mubazir seperti yang sudah-sudah,” ungkap anggota Komisi III DPRD Samarinda Sutrisno, Rabu (06/10/2021).
Sutrisno melanjutkan, salah satu contoh proyek yang tak terserap maksimal bisa dilihat dari pembangunan Polder di kawasan Air Hitam yang kegunaanya kini diragukan karena tak menyerap banjir di kawasan tersebut.
Air berlebih yang tumpah ruah ke jalan memang cepat menyusut namun tak sepenuhnya imbas dari pembenahan yang ditempuh Pemkot di polder tersebut.
Debit air di kawasan itu justru direkayasa untuk mengalir ke lokasi lain dan berujung menciptakan titik banjir baru.
“Kawasan Pramuka itu, ya, imbas dari rekayasa ýarus air ini. Polder di Villa Tamara kan tak terkoneksi mengalirkan air ke Jalan Wahid Hasyim lewat sungai alam di belakang Kampus Widya Gama. Dulu kan kawasan itu (Pramuka-red) enggak pernah banjir. Sekarang semua tahu, banjir enggak tanggung-tanggung,” pungkasnya.
Sutrisno melanjutkan, polder di kawasan Sungai Siring yang diwacanakan Pemkot tersebut diharapkan dapat benar-benar mendukung daya tampung Waduk Benanga.
Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi III dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan.
Lebih jauh ia menjelaskan, pendangkalan karena sedimen benar-benar jadi krusial.
Data yang diperolehnya dari beberapa kegiatan itu, Waduk Benanga mengalami pendangkalan sekitar 2,4 meter per tahunnya lantaran endapan lumpur yang terbawa dari Kutai Kartanegara (Kukar). Politikus PDIP Samarinda itu pun menganalogikan, jika kedalaman Waduk Benanga 10 meter, dengan pendangkalan sebesar itu per tahunnya, maka masa fungsi waduk hanya empat tahun. Mengeruk sedimentasi dikerjakan tiap tahun tapi endapan datang terus dari hulunya.
“Bayangkan saja, betapa borosnya anggaran dipakai buat yang enggak jelas begini. Menguras air di rumah yang kebanjiran. Padahal di luar rumah, jelas banjir,” kelakarnya.
Kritik lain dilontarkan Tris soal bendali di simpang mpat Sempaja. Warga Kota Tepian, kata dia, jelas sudah paham soal nasib kawasan itu ketika hujan lebat mengguyur dan bendali itu tak juga berguna sebagaimana mestinya.
“Intinya jangan sampai bangun polder untuk nampung air sedrum tapi pakai gelas. Harus jelas bibit, bebet, bobotnya,” singkat dia berumpama.(*)(Vicky/Tw/adv)
