Samarinda, Busam.ID- Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XIV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Timur 2025 menuai kritik keras.
Ketua TIDAR Kaltim sekaligus Ketua BKPRMI Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menyebut, forum yang seharusnya menjadi ajang demokrasi pemuda justru dipenuhi kejanggalan dan minim keterbukaan.
“Harusnya KNPI sebagai wadah berprosesnya pemuda-pemudi dalam rangka pendewasaan politik tidak melakukan hal-hal yang mencederai proses demokrasi dalam berorganisasi,” tegas Reza, Jumat (19/9/2025).
Menurut informasi, dari total 191 Organisasi Kepemudaan (OKP) yang terdaftar di bawah naungan KNPI versi Ryano Panjaitan, hanya sekitar 70-an OKP yang diakomodir dalam Musda kali ini. Artinya masih banyak OKP yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya Padahal mereka mempunyai legalitas dan hak suara yang resmi.
Perlu diketahui BKPRMI dan TIDAR Kaltim merupakan OKP resmi yang tegak lurus dengan KNPI versi Ryano.
“Kalau tidak terbuka seperti ini buat apa diadakan Musda? Sama saja ini pengkondisian untuk menduduki sebuah jabatan. Kalau begini, kejadian seperti ini akan terus berulang,” sindirnya.
Reza menilai praktik seperti ini semakin menjauhkan semangat persatuan pemuda Kaltim yang diusung KNPI. Alih-alih menjadi forum konsolidasi, Musda justru memunculkan fragmentasi dan memperkuat ego sektoral.
“Hal seperti inilah yang membuat sulit bersatunya pemuda di Kaltim melalui KNPI, karena ada ego di antara masing-masing,” tambahnya.
Kritik ini menegaskan bahwa problem klasik KNPI terkait dualisme kepemimpinan, tarik-menarik kepentingan, hingga minim transparansi yang kembali mencuat di Kaltim. Pertanyaan besar pun muncul, apakah KNPI masih relevan menjadi rumah besar pemuda, atau justru sekadar arena bagi segelintir pihak untuk mengamankan posisi dan kepentingan politik.
Sementara itu, tim Busam.id coba mengkonfirmasi melalui pesan Whatsapp terkait polemik kemarin kepada Ketua Careteker KNPI Kaltim sebelumnya versi Ryano Panjaitan. Namun, hingga berita ini diturunkan, tim Busam.id belum mendapatkan jawaban maupun klarifikasi resmi terkait polemik tersebut. (adit)
Editor: M Khaidir
