Samarinda, Busam.ID — Ketua DPW PAN Kaltim, Erwin Izharuddin, menegaskan partainya tidak mencabut dukungan terhadap usulan hak angket yang saat ini tengah berproses di DPRD Kaltim.
Pernyataan itu disampaikan Erwin untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah publik terkait sikap PAN terhadap hak angket tersebut.
Menurutnya, PAN saat ini hanya melakukan pembahasan dan peninjauan ulang secara internal bersama anggota fraksi gabungan sebelum agenda paripurna digelar.
“Bukan menarik dukungan, tapi meninjau ulang dan berdiskusi. Karena kami ini fraksi gabungan, jadi setiap keputusan harus dibahas bersama,” ucapnya kepada awak media usai pertemuan dengan aliansi perjuangan masyarakat (AMP) Kaltim, Kamis (14/5/2026).
Ia menjelaskan rapat internal dilakukan untuk menyamakan pandangan seluruh anggota fraksi agar keputusan yang diambil nantinya benar-benar solid. “Kita ingin satu suara, apakah nanti melalui musyawarah atau voting, yang penting hasil akhirnya harus solid,” katanya.
Meski sedang melakukan evaluasi internal, Erwin memastikan proses hak angket tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kaltim.
Menurut dia, usulan tersebut telah masuk dalam agenda resmi paripurna sehingga tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.
“Angket itu sudah diajukan dan masuk forum. Secara prosedur tidak bisa ditarik kembali,” tegasnya.
Terkait kader PAN di DPRD Kaltim yang ikut menandatangani usulan hak angket, Erwin menyebut persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat harian partai.
Ia mengaku belum melakukan komunikasi menyeluruh karena baru kembali dari Jakarta dan ingin memahami substansi persoalan secara utuh sebelum mengambil sikap resmi. “Saya tidak mau sebagai ketua partai tidak memahami duduk persoalannya,” ujarnya.
Erwin juga membantah adanya tekanan maupun intervensi politik terhadap PAN dalam menyikapi polemik hak angket tersebut. “Tidak ada intervensi, tidak ada tekanan, tidak ada deal apa pun. Saya berani tegaskan itu,” katanya.
Ia menilai sebagai partai pendukung pemerintah, PAN tetap harus menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional dan kritis. “Sebagai partai pendukung, kita tetap harus kritis. Dukungan bukan berarti diam,” jelasnya.
Di sisi lain, Erwin meminta masyarakat melihat dinamika politik daerah secara objektif, termasuk memahami kondisi keuangan daerah yang tengah terdampak kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Ia juga menghormati aksi demonstrasi dan penyampaian aspirasi masyarakat selama dilakukan secara damai dan tidak ditunggangi kepentingan tertentu. “Silakan menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai ditunggangi kepentingan lain,” pungkasnya. (adit)
Editor: M Khaidir
