Samarinda, Busam.ID – Pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi perhatian DPRD Samarinda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menilai, kebijakan itu berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat memperparah tingkat pengangguran terbuka di Kota Tepian yang saat ini tercatat sebesar 5,31 persen.
“Kalau tambang Samarinda mulai tahun 2026 ini kan sudah tidak ada izin tambang ya, tapi memang mereka domisilinya Samarinda tapi bekerjanya di Kutai Timur, di Kutai Kartanegara,” ucap Puji, baru-baru ini.
Menurutnya, meskipun mantan pekerja tambang kemungkinan memiliki modal tabungan, tetapi potensi lonjakan angka pengangguran terbuka tetap nyata. Ia mendesak pemerintah daerah memprioritaskan penciptaan lapangan kerja baru secara luas untuk menyerap tenaga kerja.
“Yang harus kita pikirkan bukan gelombang PHKnya tapi bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan baru untuk pengangguran terbuka yang banyak banget,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkot Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan pemkot telah meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melakukan pendataan terhadap pekerja yang terdampak.
“Nah, tentang pekerja-pekerja tambang yang PHK-PHK ini kan sedang kita minta Disnaker untuk mendata itu,” kata Marnabas, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga perubahan pola hidup para pekerja yang selama ini terbiasa menerima pendapatan tinggi dari sektor tambang.
Karena itu, ia menyebut Pemkot Samarinda mulai menyusun langkah terpadu dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah untuk membantu pekerja yang terdampak beralih ke sektor usaha lain. “Pak Wali juga sudah rapat koordinasi internal untuk membicarakan masalah ini. Dan kita akan melibatkan potensi-potensi semua perangkat daerah. Kita memang sedang merapatkan barisan untuk antisipasi itu,” pungkasnya. (uca)
Editor: M Khaidir
