Samarinda, Busam.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Rasman Rading, meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih cermat dalam menerima cabang olahraga (cabor) baru sebagai anggota. Menurutnya, proses pengesahan keanggotaan harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.
Dikatakannya, legalitas organisasi tidak cukup hanya dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan. Sebuah cabang olahraga juga harus memiliki sistem pembinaan yang berjalan serta organisasi yang aktif hingga tingkat daerah.
“Seluruh cabang olahraga harus betul-betul memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Syarat mutlak menjadi anggota KONI di kabupaten dan kota itu minimal memiliki dua klub, dua dojang atau dua perkumpulan. Baru bisa disahkan menjadi anggota KONI,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, keberadaan surat keputusan dari sejumlah daerah memang dapat menjadi salah satu syarat administrasi untuk memperoleh pengesahan di tingkat provinsi. Namun, hal itu harus dibarengi dengan keberadaan klub yang aktif serta perangkat pembinaan yang memadai.
Ia mencontohkan, sebuah cabang olahraga yang mengajukan pengesahan harus mampu menunjukkan keberadaan atlet, pelatih, serta perangkat pertandingan yang aktif di daerah, bukan sekadar memiliki struktur kepengurusan.
“Misalnya ada 5 SK dari kabupaten dan kota untuk disahkan di provinsi, silakan saja. Tapi pertanyaannya, apakah di masing-masing daerah itu benar-benar punya klub? Klub itu harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, harus punya atlet, pelatih dan perangkat pertandingan. Jangan hanya bermodalkan SK,” katanya.
Rasman menilai kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pengembangan olahraga. Jangan sampai, kata dia, sebuah cabang olahraga telah diakui sebagai anggota KONI tetapi tidak memiliki atlet maupun pelatih yang dibina secara berkelanjutan.
Menurutnya, organisasi olahraga harus hadir sebagai wadah pembinaan prestasi, bukan hanya sekadar memenuhi persyaratan administrasi.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa status keanggotaan KONI berpotensi membuka akses terhadap dukungan anggaran pemerintah. Karena itu, pembentukan organisasi olahraga harus dilakukan secara serius dan bertanggung jawab agar tidak menjadi beban bagi keuangan daerah.
“Jangan sampai sudah menjadi anggota KONI, tetapi malah membebani keuangan daerah. Makanya saya berharap seluruh cabang olahraga benar-benar memperhatikan AD/ART KONI, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” ujarnya.
Rasman juga menyoroti pentingnya pemerataan pembinaan olahraga hingga ke tingkat daerah. Ia berharap setiap cabang olahraga yang telah menjadi anggota KONI benar-benar memiliki atlet yang dibina dan program kerja yang berjalan.
Tak hanya kepada cabang olahraga, ia juga meminta KONI untuk menjalankan fungsi verifikasi secara maksimal sebelum menerima anggota baru. Menurutnya, seluruh persyaratan organisasi harus dipastikan terpenuhi agar keanggotaan yang diberikan benar-benar berkualitas.
“KONI juga jangan asal terima begitu saja. Harus diperhatikan apakah syarat-syarat sampai di tingkat kabupaten dan kota itu benar-benar terpenuhi. Apakah syarat mutlaknya sudah ada atau belum,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila terdapat cabang olahraga yang disahkan tanpa memenuhi ketentuan dasar yang berlaku, maka hal tersebut juga menjadi tanggung jawab KONI sebagai lembaga yang memberikan pengesahan.
Melalui penerapan aturan yang konsisten, Rasman berharap ekosistem olahraga di Kalimantan Timur dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap cabang olahraga yang menjadi anggota KONI benar-benar mampu melahirkan atlet berprestasi yang dapat membawa nama daerah bersaing di tingkat nasional maupun internasional. (adit)
Editor: M Khaidir
