Samarinda, Busam.ID – Kasus gizi buruk pada anak sehingga menciptakan generasi minus, menjadi perhatian serius Pemkot Samarinda dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda.
Melalui Tim Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (KP2S) yang terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), Pemkot Samarinda berusaha menekan angka kasus stunting atau kondisi gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama dari kehamilan sampai usia 24 bulan.
Upaya Tim Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (KP2S) yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengaktifkan dan memaksimalkan peran posyandu di tingkat RT dalam monitoring gizi buruk anak secara intensif dan terarah.
Sekretaris DKK Samarinda dr Irama Fitamina Majid menerangkan, sejumlah OPD berkolaborasi dan bersinergi untuk penanganan percepatan penurunan stunting. Hal itu mengacu dan sesuai dengan amanah Peraturan Presiden (PP) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Jadi, setiap tahun itu harus ada koordinasi. Harus ada pertemuan. Tahun depan, ada aksi ke-8 tentang monitoring dan evaluasi. Nanti akan dihadiri sekda dan wali kota. Demi menilai pelaksanaan percepatan penanganan stunting di Samarinda,” ungkap Irama kepada awak media , Selasa (14/12/2021).
Irama juga menambahkan, dari pemerintah pusat memasang target agar pada 2024 bisa terjadi penurunan stunting sekitar 14 persen. Dia menyebut, salah satu pemicu yang bisa menyebabkan kenaikan stunting adalah kurangnya kunjungan ke posyandu.
“Kunjungan bayi ke posyandu masih rendah. Berdasarkan strategi nasional, kelurahan itu punya tanggungjawab sebagai koordinator agar warganya mau datang ke posyandu,” tambah Irama.
Sebelumnya, DKK Samarinda sudah pernah melakukan kegiatan intervensi gizi spesifik. Hal itu sebagai langkah awal demi mengurangi permasalahan gizi buruk. Saat dilakukan DKK, angka yang dihasilkan mencapai 30 persen.
Namun ketika dilakukan OPD lain, justru berkisar 70 persen. Itu artinya ungkap Irama, pihaknya tidak dapat bekerja sendiri karena memang masalah stunting berhubungan juga dengan OPD lain. Sasaran intervensi gizi ini dimulai dari remaja putri, ibu hamil, ibu bersalin, hingga anak di bawah usia 2 tahun.
“Jangan sampai di bawah usia 2 tahun sakit-sakitan. Misalnya diare karena minum air tidak bersih. Itu mengakibatkan gizinya kurang. Kalau berlangsung lama bisa jadi stunting,” bebernya.
Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi dr Rudy Agus Riyanto mengungkapkan ada pengukuran di aksi ke-7. Pemerintah pusat memang memberi tugas kepada kabupaten dan kota untuk mempublikasikan hasil pengukuran data stunting.
Rudy menyebut, di 10 kecamatan sebenarnya sudah diseminasi dan diinisiasi oleh puskesmas. Namun, ke depan pihaknya menginginkan agar kecamatan juga terlibat. Datanya bisa diambil dari puskesmas. Sebab DKK tidak bisa bekerja sendiri.
“Secara prinsip, ada penurunan stunting di Samarinda. Sebab denominasinya adalah pembaginya balita yang diukur. Jadi bukan jumlah sasaran seluruh balita. Karena balita yang diukur, ada berapa yang stunting,” jelas Rudy.
Pada 2020 lalu, jumlahnya mencapai 11,9 persen maka tahun ini didapatkan sebanyak 10,7 persen. Sebagai informasi, data yang dibandingkan adalah data saat Agustus. Jadi fenomenanya memang ada penurunan.
“Ada sedikit kabar gembira. Pengukurannya itu sudah naik. Kalau yang lalu kami hanya 10, sekian persen. Tahun ini, sudah 29,97 persen. Tapi, secara teknis itu masih jauh dari keinginan pemerintah pusat. Minimal 80 persen. Harapannya 100 persen,” beber Rudy.
Masalah stunting ini, balita sampai usia 2 tahun masih bisa ditangani. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun menginginkan adanya pemantauan pertumbuhan 100 persen untuk balita, paling tidak sampai usia 2 tahun. Diharapkan semuanya terpantau.
“Kami tidak bisa kerja sendiri. Kami sudah lihat, bertahun-tahun puskesmas mencoba lewat kader posyandu. Artinya posyandu buka. Ternyata hanya 40, sekian persen. Samarinda memang pernah sampai 50 persen. Tapi kami tidak pernah mencapai lebih dari itu,” ujarnya lagi.
Oleh sebab itu dibutuhkan kerja sama semua pihak. Dalam hal yang sederhana, dengan memastikan masyarakat untuk datang ke posyandu sembari membawa balitanya. Posyandu sebut Rudy, adalah satu-satunya tempat untuk pemantauan pertumbuhan anak di Indonesia. Sebab balita ditimbang dan dinilai pertumbuhannya di posyandu.
“Kalau mau anaknya tidak stunting, kecerdasannya baik, jadi generasi unggul, ayo diawali datang ke posyandu,” ajak Rudy. (aji/an)
