Samarinda, Busam.ID — Polemik renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp25 miliar akhirnya dijawab langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Melalui akun media sosial pribadinya, ia menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi atas sorotan publik yang terus bergulir dalam beberapa hari terakhir.
Rudy, yang akrab disapa Harum, mengaku mengikuti kritik dan masukan masyarakat terkait penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, respons publik merupakan bentuk kepedulian warga terhadap tata kelola keuangan daerah.
“Sebagai gubernur, saya memahami ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan bahkan kritik yang keras,” ujarnya.
Ia juga mengakui perlunya evaluasi, terutama dalam hal komunikasi publik yang dinilai kurang maksimal.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” lanjutnya.
Anggaran Disusun Sebelum Menjabat
Dalam penjelasannya, Rudy menegaskan anggaran Rp25 miliar berasal dari APBD Kaltim Tahun 2025 dan telah dirancang sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Meski begitu, ia menyatakan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaannya saat ini.
Total anggaran tersebut disebut terdiri dari 57 item kegiatan yang tersebar di sejumlah fasilitas pemerintahan, meliputi rumah jabatan gubernur, kantor gubernur, hingga rumah jabatan wakil gubernur.
Untuk rumah jabatan gubernur, alokasi anggaran mencapai sekitar Rp12 miliar yang mencakup rehabilitasi bangunan dan pengadaan perlengkapan interior.
Di dalam paket itu terdapat sejumlah item yang menuai sorotan publik, seperti akuarium air laut dan kursi pijat.
Sementara itu, sekitar Rp8,2 miliar dialokasikan untuk ruang kerja gubernur, dan Rp4,9 miliar untuk rumah jabatan wakil gubernur. Sisanya digunakan untuk fasilitas lain di kawasan gubernuran, seperti Gedung Olah Bebaya, guest house, dan Lamin Etam.
Siap Tanggung Biaya Pribadi
Sorotan publik menguat setelah muncul informasi mengenai pengadaan kursi pijat senilai sekitar Rp125 juta dan akuarium air laut hampir Rp200 juta, yang dinilai tidak mendesak di tengah kebutuhan masyarakat lain yang lebih prioritas.
Menanggapi hal itu, Rudy menyatakan siap menanggung sendiri biaya pengadaan fasilitas tersebut.
“Saya akan menanggung secara pribadi item seperti kursi pijat dan akuarium air laut,” tegasnya.
Ia juga mengklarifikasi bahwa biaya pembangunan struktur utama rumah jabatan gubernur hanya sekitar Rp3 miliar, sedangkan porsi anggaran lainnya digunakan untuk fasilitas pendukung yang disebut memiliki fungsi publik.
Janji Audit Terbuka
Sebagai langkah perbaikan, Rudy memastikan seluruh paket kegiatan akan dievaluasi ulang dan diaudit secara terbuka agar dapat diawasi masyarakat.
Selain itu, ia berkomitmen menata ulang kebijakan penggunaan fasilitas pimpinan agar lebih efisien dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Masukan dan kritik adalah bentuk cinta masyarakat terhadap Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Adit)
Editor : Tri Wahyuni
