Balikpapan, Busam.ID – Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) meluncurkan kajian ruang lingkup (scoping study) untuk memetakan langkah-langkah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi kota netral karbon pada 2045.
Kajian ini mempertegas komitmen Nusantara untuk ikut berkontribusi dalam nationally-determined contributions (NDCs) sejalan dengan Kesepakatan Paris.
“Sebagai ibu kota berbasis hutan berkelanjutan yang pertama di dunia, Nusantara siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim,” ungkap Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono.
Kajian ini mengindikasikan bahwa pembangunan Nusantara sebagai kota hutan berkelanjutan akan mendorong upaya rehabilitasi yang lebih ambisius di kawasan IKN.
Bila telah selesai diterapkan, lanjutnya, rencana Nusantara untuk menjaga 65 persen dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi melalui proses restorasi dan rehabilitasi, dapat meningkatkan penyerapan karbon dan memungkinkan IKN menyerap karbon lebih banyak dari yang dilepaskan sebelum 2030, sebelum mencapai posisi netral karbon pada 2045.
Langkah yang dilakukan Nusantara juga akan berkontribusi pada target pencapaian nol emisi karbon Indonesia pada 2060 dan pencapaian net sink di sektor lahan pada 2030, yang selaras dengan NDC Indonesia untuk mendukung Kesepakatan Paris.
Kajian ini merupakan analisis komprehensif pertama terkait regionally and locally-determined contributions di tingkat kota di Indonesia.
Kajian ini lebih jauh mengidentifikasi langkah-langkah bagi Nusantara untuk berada dalam jalur pencapaian nol emisi karbon.
Hal tersebut antara lain dengan melindungi dan merestorasi sekurang-kurangnya 166.000 hektar kawasan hutan IKN.
Otorita IKN juga perlu merehabilitasi kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, seperti koridor alam dan biodiversitas, serta daerah tangkapan air yakni kawasan di hulu sungai yang memasok air ke sungai.
Dengan kajian ini juga mencatat bahwa pembangunan di kawasan urban IKN perlu memanfaatkan bahan-bahan rendah karbon.
Sekurang-kurangnya 80 persen energi di IKN perlu dihasilkan dari sumber-sumber baru dan terbarukan, dan 80 persen penduduknya bermobilitas menggunakan transportasi umum. (man)
Editor: Redaksi BusamID
