Balikpapan, Busam.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari meminta agar pelaku usaha tempat hiburan malam (THM) yang mengemplang pembayaran pajak untuk diberikan sanksi tegas. Menurutnya, dari hasil inspeksi mendadak (Sidak) Komisi III DPRD Kota Balikpapan banyak ditemukan setoran pajak THM yang ternyata tidak sesuai.
Itu artinya lanjut Subari, besaran pajak yang disetorkan tidak sama dengan realitas yang ada di lapangan selama ini. Hal ini tentunya menjadi sorotan khusus bagi DPRD Kota Balikpapan dalam memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk itu, pihaknya berencana akan melakukan pemanggilan kepada sejumlah stakeholder terkait, yang tujuannya untuk menaikkan potensi PAD Kota Balikpapan.
Saat ini, menurutnya, pihaknya sedang menyusun sejumlah langkah untuk memanggil sejumlah stakeholder terkait tersebut, untuk memastikan besaran PAD sesungguhnya yang diterima sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kalau perlu nanti, ada sanksi yang keras kepada pelaku-pelaku mengemplang pajak dari para pengusaha THM yang nakal itu. Ya kalau perlu diberi sanksi berupa pencabutan izin usahanya,” pungkasnya. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
