Balikpapan, Busam.ID – DPRD Balikpapan melalui Komisi II melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) terkait penjualan bensin eceran atau pom mini di ruang rapat Gedung DPRD pada Senin (25/3/2024) RDP dihadiri perwakilan dari Aliansi Penjual Eceran Minyak (APEM) Balikpapan, Perhimpunan Usaha Mikro (Perumni) Balikpapan, Kepala Satpol PP, Kepala DPMPTSP Balikpapan.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, dalam RDP pihaknya hanya sebatas menjembatani antara APEM, Perumni dan Pemkot terkait penjualan bensin eceran atau pom mini, di mana dalam surat edaran yang dikeluarkan Pemkot Balikpapan beberapa waktu lalu, mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
“Persyaratan-persyaratan itu yang dipertanyakan mereka, dan harus dilengkapi” ujar Taufik Qul Rahman, Senin (25/3/2024).
Secara garis besar, lanjutnya, DPRD tentu mendukung isi surat edaran tersebut seperti rencana penertiban di kawasan KTL setelah hari raya Idulfitri. “Kami dukung yang di KTL ditertibkan terlebih dahulu, sambil nanti diwilayah lain ikut ditertibkan,” akunya.
“Mereka pemilik pom mini sambil berjalan melengkapi persyaratan yang diminta dalam surat edaran tersebut,” imbuhnya.
Sementara Kepala Satpol PP Balikpapan Boedi Liliono mengatakan, terkait penertiban pom mini di KTL setelah idulfitri tetap dilaksanakan. Pertimbangannya, penertiban akan tetap teguh dilakukan sesuai surat edaran. Hanya saja yang diluar KTL diberi
kesempatan sampai 31 Mei 2024. “Akhir mei itu batas waktu terakhir atau dapat diberi pengertian mereka diluar KTL diberikan kesempatan 1 bulan sebenarnya,” akunya.
Sedangkan, Ketua APEM Balikpapan Mas Harianto mengatakan, pihaknya mendukung adanya surat edaran yang dikeluarkan Pemkot Balikpapan, salah satunya dengan mencoba melengkapi sejumlah persyaratan-persyaratan yang ada dalam surat edaran tersebut.
“Mulai keselamatan kami lengkapi APAR, memiliki bukti SKHP atau Bukti Mesin Dispenser telah dilakukan Tera Ulang dengan Melampirkan OSS KBLI 47892 dan Surat Izin Type dari Pabrik yang sudah di tera,” jelasnya.
Sementara pihak Perumni belum bisa diminta keterangan, informasinya mereka hanya minta kejelasan soal persyaratan dalam surat edaran tersebut. Termasuk penundaan penertiban pom mini di luar KTL. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
