Balikpapan, Busam.ID – DPRD Kota Balikpapan meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dapat bertindak tegas dalam menertibkan keberadaan sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya di kawasan Pasar Pandansari.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, saat ini Balikpapan sudah memiliki Perda PKL, yang sedang disiapkan aturan turunan dalam bentuk Perwali. Karenanya paling tidak Juni bulan depan, harusnya sudah bisa bebas Pasar Pandansari tersebut dari PKL.
“Itu (Perda, Red) sudah ada tinggal turunannya untuk Perwali-nya saja, saat ini masih dalam proses kajian. Maka penataan pedagang yang ada itu harus dilakukan sesuai dengan Perda yang ada yakni Perda Nomor 5 tahun 2021,” katanya, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, lanjutnya, mulai saat ini harus dilakukan perubahan terhadap kondisi yang ada di Pasar Pandansari tersebut. “Harus bisa melakukan perubahan betul-betul, dan di masa menjelang berakhirnya jabatan Wali Kota Balikpapan saat ini, kita harus siap,” ucapnya.
Pada intinya, pihaknya ingin mengembalikan semua posisi fasilitas umum (fasum) dan fasilitas social (fasos) yang di Pasar Pandansari, terlebih mendukung mendukung posisi kota Balikpapan yang akan menjadi penyangga IKN. Karena pasar tradisional ini sangat penting untuk menjaga kerapian. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
