Samarinda, Busam.ID – Langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti permasalahan tanah amblas di jalur poros Samarinda-Balikpapan kilometer (km) 28 Desa Batuah Kutai Kartanegara (Kukar) terus dilakukan. Salah satunya, Pihak Desa Batuah menggandeng Universitas Mulawarman (Unmul) untuk melakukan uji alat ukur di lokasi terdampak.
“Jika nanti ada hasil dari uji alat ukur yang menunjukkan dampak dari aktivitas perusahaan, kami siap membantu menindaklanjuti. Namun, perlu dipahami semua ini memerlukan proses dan waktu, tidak bisa langsung hari ini diukur, besok langsung ada hasilnya. Yang penting untuk diketahui, pengujian dilakukan secara independen,” jelas Kepala Desa Batuah Abdul Rasyid, Kamis (1/5/2025).
Sebagai wujud netralitas, Rasyid menyebutkan, pemerintah desa Batuah membiayai sendiri pengadaan alat ukur tersebut. “Kami biayai sendiri sebagai bentuk komitmen terhadap netralitas dan objektivitas. Kami ingin netral dan tidak ada keberpihakan. Kami yakin akademisi akan bersikap netral dalam pengujian ini,” imbuhnya.
Menanggapi tuntutan warga terkait penutupan tambang, dia menjelaskan, hal tersebut berada di luar kewenangan dirinya. “Barangkali aspirasi tersebut disampaikan kepada pemerintah provinsi atau kementerian terkait,” ujarnya.
Selain masalah pergerakan tanah, Rasyid juga menyinggung soal penutupan sumur bor yang sebelumnya menjadi keluhan warga. “Kalau memang masalahnya sumur bor, sudah saya tutup semuanya karena itu kewenangan saya. Itu juga atas dasar permintaan masyarakat saat musrenbang. Namun, setelah ditutup, muncul masalah baru yaitu kesulitan air bersih,” jelasnya.
Semakin Memprihatinkan
Sementara itu kondisi tersebut semakin memprihatinkan yang dialami warga. Imbas dari pergerakan tanah beberapa rumah dilaporkan dindingnya telah roboh dan tanah di bawah bangunan turun hingga 50 sentimeter. Bahkan, sebuah dinding rumah yang baru dibangun terpaksa disangga dengan kayu agar tidak menimpa bangunan di sebelahnya akibat retakan yang terus meluas.
Runawati, salah seorang warga terdampak mengungkapkan, pergerakan tanah masih terus terjadi. Ia mengaku hingga saat ini belum menerima bantuan tenda pemerintah.
“Kalau mengadu ke pihak perusahaan, saya belum pernah ke sana. Kami sudah mengadu ke Pemerintah Desa Batuah dan sudah dilakukan peninjauan selama tiga bulan, namun hingga saat ini belum ada kabar kelanjutannya,” ujar Runawati dengan nada khawatir.
Ia mengaku sangat cemas dengan kondisi yang terus memburuk, hingga membuatnya sulit tidur dan harus selalu waspada, terutama saat hujan turun. “Biarpun tidak hujan, tidur pun tidak nyenyak,” keluhnya.
Runawati berharap pemerintah segera memberikan bantuan, terutama tenda posko dan tempat tinggal yang aman dari lokasi pergerakan tanah.
“Tetangga saya juga ada yang tinggal di teras karena rumahnya sudah tidak layak ditempati, dia takut berada di dalam rumah,” imbuhnya.
Untuk aktivitas sehari-hari seperti memasak, mandi, dan tidur, Runawati dan sebagian warga terpaksa melakukannya di tenda yang mereka bangun di depan rumah. Sementara sebagian warga lainnya masih bertahan di rumah masing-masing karena tidak memiliki tempat tinggal alternatif. (zul)
Editor: M Khaidir
