Samarinda, Busam.ID – Polemik pengelolaan parkir di gerai Mie Gacoan Samarinda, kian memanas. Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Samarinda, Rabu (25/2/2026), belum menghasilkan keputusan final atau titik temu, meski kedua pihak sudah dipertemukan.
Masyarakat yang selama ini mengelola parkir menilai penunjukan PT Bahana Security System (BSS) oleh PT Pesta Pora Abadi (PPA) melalui skema business to business (B2B) mengabaikan peran mereka selama hampir 2 tahun terakhir.
“Seolah-olah kami ini tidak berkontribusi, tidak bayar pajak, bahkan dibilang preman. Kacang lupa kulit, padahal kami dari awal yang mengelola dan menjaga kondusivitas,” ucap Koordinator Parkir Lapangan Swadaya Masyarakat Samarinda, Dedy.
Ia juga menyoroti wacana parkir gratis yang sempat disampaikan perusahaan jika polemik tak menemukan titik temu. Menurutnya, kebijakan itu justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah diberdayakan diputus sepihak. Ini bukan cuma soal parkir, tapi soal kearifan lokal dan keterlibatan warga,” ujarnya.
Terpisah, General Manager PT Pesta Pora Abadi, Aryo, menegaskan penunjukan BSS merupakan kebijakan internal perusahaan yang telah diikat dalam kontrak nasional, termasuk untuk wilayah Kalimantan Timur.
“Secara kebijakan internal perusahaan, kami telah bermitra dan menunjuk 1 pihak, yaitu PT Bahana Security System. Dalam hubungan kerja sama tersebut, kami tidak dapat melakukan intervensi,” jelas Aryo.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandy, mengatakan pembahasan akan dilanjutkan kembali antara perusahaan, BSS dan perwakilan warga dengan mempertimbangkan kondisi lapangan.
“Tidak ada yang tidak bisa dirubah kecuali Al-Qur’an. Apalagi ini menyangkut kondusivitas dan keamanan. Teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut agar tetap melibatkan masyarakat dan tidak menyalahi kerja sama yang sudah ada,” pungkasnya. (uca)
Editor: M Khaidir
