PLN UP3 Samarinda Beberkan Biang Kerok Pemadaman Bergilir dan Skema Kompensasi

Busam ID
Foto bersama manajemen PLN UP3 dan Massa Aksi di Halaman Kantor PLN UP3 Samarinda. (Foto by Zulkarnain)

SAMARINDA, Busam.ID — Polemik pemadaman listrik bergilir yang melumpuhkan aktivitas warga Samarinda dalam beberapa pekan terakhir akhirnya mendapat penjelasan terbuka dari manajemen PT PLN (Persero). Setelah didemo untuk ketiga kalinya oleh massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda, PLN mengungkap akar persoalan teknis di balik krisis daya sekaligus memastikan mekanisme kompensasi bagi pelanggan tetap berjalan.

Pertemuan terbuka tersebut berlangsung di halaman Kantor PLN UP3 Samarinda pada Jumat (20/11/2026) petang, mulai pukul 17.00 hingga 18.15 WITA. Berbeda dari demonstrasi jilid II pada 5 November 2026 lalu yang sempat diwarnai kericuhan dan ketegangan, aksi kali ini berjalan tertib dan kondusif.

Guna menjawab tuntutan transparansi dari mahasiswa secara komprehensif, manajemen PLN UP3 Samarinda menghadirkan langsung perwakilan dari Unit Pelaksana Pengatur Beban (UP2B) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra), unit vital yang mengatur lalu lintas pasokan daya listrik di jaringan interkoneksi.

Asisten Manager Operasi Sistem (Opsis) PT PLN (Persero) UP2B Kaltimra, Agus Triadi, meluruskan anggapan bahwa kelistrikan Kalimantan kekurangan kapasitas pembangkit. Ia memaparkan, secara total sistem interkoneksi Kalimantan memiliki daya mampu pembangkitan mencapai sekitar 2.700 megawatt (MW), sementara kebutuhan beban puncak masyarakat berada di angka 2.200 MW.

Secara hitung-hitungan teknis, sistem kelistrikan sebenarnya memiliki bantalan cadangan daya (reserve margin) yang aman di kisaran 500 MW. Namun, bantalan daya tersebut langsung terkuras habis akibat bertemunya dua kondisi krusial dalam satu waktu: pemeliharaan pembangkit rutin dan kerusakan teknis mendadak.

“Jadi kondisi defisit yang kita rasakan hari ini sebetulnya karena berkumpulnya dua kondisi, yaitu jadwal pemeliharaan pembangkitan yang memang harus dilakukan setiap bulan dan adanya gangguan tidak terduga atau kerusakan pada beberapa pembangkit,” terang Agus di hadapan peserta aksi.

Dalam pemaparannya, Agus merinci ada enam unit pembangkit berkapasitas besar di sistem Kalimantan yang sedang keluar dari sistem (outage) akibat gangguan maupun pemeliharaan.

“PLTU Peaking 2, PLTU Senipah 1 dan 2, PLTU Asam-Asam 4, PLTU CFK 2 dan 3,” Ungkapnya.

Agus menjelaskan, proses pemulihan memakan waktu berpekan-pekan karena tingkat kerusakan yang tergolong berat. Pada salah satu unit pembangkit, PLN harus melakukan penggantian komponen mesin utama yang tidak diproduksi di dalam negeri, sehingga suku cadangnya harus dipesan dan didatangkan langsung dari Boston, Amerika Serikat.

Kendala teknis tak kalah pelik juga terjadi pada PLTU CFK 2 dan PLTU CFK 3 yang mengalami kebocoran di area superheater boiler. Area ini merupakan titik krusial dengan risiko keselamatan kerja yang sangat tinggi karena bekerja pada temperatur ekstrem, sehingga proses pendinginan material hingga pengelasan ulang tidak bisa dilakukan secara instan.

“Kebocoran ini terjadi di sisi superheater atau bagian boiler. Temperatur di sana bisa di atas 400 derajat. Kondisi ini berbahaya sehingga harus dilakukan perbaikan dan penggantian,” ungkapnya.

Untuk mengejar ketertinggalan pasokan, Agus memastikan pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan para pengelola pembangkit swasta (Independent Power Producer/IPP) agar proses perbaikan berjalan sesuai jadwal.

Selain menuntut berhentinya pemadaman, massa mahasiswa juga mendesak kepastian ganti rugi atas kerugian material masyarakat serta rusaknya peralatan elektronik warga akibat pemadaman mendadak.

Menanggapi hal itu, Asisten Manajer Bagian Umum PLN UP3 Samarinda, Arif, menyatakan pihaknya telah mendata seluruh pelanggan yang mengalami pemadaman di luar batas toleransi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Rekapitulasi data sejak periode Juni hingga Oktober 2026 tersebut telah dikirimkan secara berjenjang ke unit induk hingga kantor pusat.

Arif menegaskan bahwa UP3 Samarinda tidak memiliki kewenangan untuk langsung mencairkan kompensasi tanpa persetujuan dan hasil audit dari PLN pusat.

“Untuk kompensasi, kami tunduk pada Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025. Data pelanggan yang terdampak dan durasi pemadamannya sudah kami kirimkan ke unit yang lebih atas untuk dievaluasi. Kewenangan realisasinya bukan di UP3, tetapi menunggu hasil evaluasi dari pusat,” jelas Arif.

Nantinya, apabila hasil evaluasi telah ditetapkan, penyaluran kompensasi akan otomatis masuk ke sistem tagihan masing-masing pelanggan dengan skema:

Pelanggan Pascabayar: Diberikan dalam bentuk potongan langsung pada tagihan rekening listrik bulan berikutnya.

Pelanggan Prabayar: Diberikan dalam bentuk penambahan saldo daya (kWh) saat pelanggan membeli token listrik.

Target Normal Pekan Ketiga Desember 2026 di Bawah Bayang Ultimatum

Terkait kapan warga Samarinda bisa terbebas dari pemadaman bergilir, manajemen PLN memproyeksikan sejumlah pembangkit yang rusak akan mulai kembali masuk ke sistem interkoneksi secara bertahap pada awal Desember 2026. Penambahan pasokan tersebut diharapkan langsung menekan frekuensi pemadaman.

“Harapannya pada minggu ketiga Desember kondisi sistem sudah jauh lebih baik dan pemadaman bisa berkurang. Kami terus mengupayakan percepatan perbaikan pembangkit,” tutur Arif.

Sebagai informasi, gelombang protes mahasiswa terhadap krisis listrik di Samarinda telah bergulir sejak aksi pertama pada 29 Oktober 2026, berlanjut ke aksi kedua yang berakhir ricuh pada 5 November 2026, hingga aksi ketiga pada 20 November 2026 ini.

Dalam aksi jilid III tersebut, HMI Cabang Samarinda melayangkan lima poin tuntutan tegas, yakni penghentian total pemadaman bergilir, pencairan kompensasi bagi masyarakat terdampak, pembenahan akurasi informasi jadwal padam, serta ultimatum keras agar Manajer PLN UP3 Samarinda mundur dari jabatannya apabila gagal menormalkan pasokan listrik pada tenggat waktu yang telah dijanjikan. (Zul)
Editor: M Khaidir

Baca berita BusamID seputar Kaltim, Samarinda dan lainnya melalui Google News

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *