Balikpapan, Busam.ID — Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Sejumlah agenda penting, seperti reses dan dialog warga, mengalami pengurangan frekuensi.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan penyesuaian jadwal kerja menjadi konsekuensi dari keterbatasan anggaran. Hal itu mencakup pengaturan ulang berbagai agenda, termasuk rapat dengar pendapat (RDP) dan kegiatan turun ke masyarakat.
“Termasuk jadwal kerja, kapan RDP dilaksanakan, semuanya harus diatur secara efisien agar fungsi DPRD tetap berjalan optimal,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Menurut Yono, dampak paling terasa adalah berkurangnya kegiatan reses dan dialog warga. Padahal, kedua agenda tersebut merupakan sarana utama anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Ia menjelaskan, sebelumnya reses dapat dilaksanakan hingga tiga kali dalam setahun. Namun, akibat pemangkasan anggaran, kini hanya dilakukan satu kali dalam setahun.
“Reses ini sangat penting karena menjadi momen anggota DPRD bertemu masyarakat dan dilindungi undang-undang. Namun, sekarang dari tiga kali menjadi satu kali dalam setahun,” jelasnya.
Pengurangan juga terjadi pada kegiatan dialog warga. Jika sebelumnya dapat digelar empat hingga lima kali dalam setahun, kini hanya dilakukan satu kali.
“Padahal ini momentum DPRD untuk mendengar langsung aspirasi dan keluhan masyarakat,” tambahnya.
Yono menegaskan pihaknya akan memperjuangkan agar frekuensi reses dapat kembali seperti sebelumnya. Menurut dia, intensitas pertemuan dengan masyarakat penting untuk mengetahui persoalan di lapangan secara berkala.
Ia mencontohkan, melalui reses, anggota dewan dapat segera menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat, seperti kerusakan infrastruktur, dengan berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dengan reses berkala, kita bisa mengetahui persoalan masyarakat lebih cepat dan memastikan tindak lanjutnya bersama pemerintah,” katanya.
Selain itu, DPRD mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah kota melalui berbagai forum, seperti workshop, agar aspirasi masyarakat dapat direalisasikan secara konkret.
“Jangan sampai aspirasi sudah disampaikan, tetapi realisasinya tidak terjadi di lapangan,” tegasnya.
DPRD berharap, melalui pembahasan anggaran perubahan, alokasi untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat kembali ditingkatkan guna menjaga fungsi representasi dan pengawasan tetap optimal. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
