Samarinda, Busam.ID — Pengamat Ekonomi Purwadi Purwoharsojo menilai, penjelasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Plt Kepala Biro Umum Setprov Kaltim terkait anggaran cuci pakaian Gubernur senikai Rp450 juta sangat membingungkan.
Pur -sapaan akrabnya- mengatakan, pentingnya keterbukaan penuh dalam pengelolaan APBD Kaltim, khususnya untuk program dan proyek pada tahun anggaran 2025 dan 2026. Seluruh rincian penggunaan anggaran harus dapat diakses publik, termasuk data pemenang lelang hingga penanggungjawab setiap proyek. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah praktik penyalahgunaan anggaran yang kerap disamarkan.
“Transparansi itu wajib. Semua data proyek harus dibuka, termasuk siapa pemenang lelang dan siapa yang bertanggungjawab. Ini untuk menghindari praktik ‘cuci piring’ dalam pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Dirinya juga mengingatkan, setiap penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurutnya, prinsip good governance tidak bisa ditawar, karena menyangkut transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam pemanfaatan anggaran.
“Setiap rupiah uang negara harus jelas manfaatnya dan bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan APBD dari periode pemerintahan sebelumnya.
Perbandingan data anggaran dari era Awang Faroek, Isran Noor, penjabat (Pj) Gubernur, hingga kepemimpinan saat ini dinilai penting untuk melihat pola pengelolaan anggaran. “Kita perlu bandingkan, supaya publik tahu siapa yang paling hati-hati dan siapa yang justru ugal-ugalan dalam mengelola APBD,” katanya.
Selain itu, Pur turut menyoroti persoalan nomenklatur anggaran yang dinilai masih membingungkan. Ia mencontohkan pemisahan antara biaya operasional gedung dengan kebutuhan pribadi kepala daerah yang kerap tidak jelas batasannya.
“Ini harus diperjelas. Jangan sampai nomenklatur yang tidak tegas justru membuka celah penyalahgunaan,” tutupnya. (adit)
Editor: M Khaidir
