Samarinda, Busam.ID – Perwakilan Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) mendatangi Kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Kamis (23/4/2026), dengan membawa dokumen Pakta Integritas hasil aksi massa pada 21 April lalu. Namun, kedatangan mereka tak berujung pertemuan dengan anggota dewan.
Ketiadaan legislator di gedung parlemen membuat rombongan harus mengalihkan proses penyerahan dokumen melalui jalur administratif. Setelah sempat menunggu, mereka diarahkan menuju Gedung A di kompleks DPRD Kaltim untuk menitipkan berkas secara resmi.
Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Bella Monica mengungkapkan, proses tersebut tidak berjalan mulus sejak awal. Informasi dari pihak resepsionis menyebutkan seluruh anggota dewan sedang berada di luar daerah.
“Kami sempat menunggu, tapi disampaikan bahwa anggota dewan tidak ada di tempat. Informasinya sejak kemarin mereka ke Makassar,” ujarnya.
Padahal, kata Bella, pihaknya telah melayangkan pemberitahuan resmi sebelumnya terkait agenda penyerahan dokumen tersebut, dengan harapan bisa diserahkan langsung kepada wakil rakyat.
Meski sempat diwarnai kebuntuan, proses akhirnya tetap berjalan. Dokumen Pakta Integritas diterima melalui Bagian Umum Sekretariat DPRD Kaltim dengan prosedur administrasi lengkap.
“Sudah ada tanda tangan sebagai bukti penerimaan, dan didokumentasikan. Secara administrasi, dokumen kami diterima,” jelasnya.
Kendati demikian, absennya anggota dewan menjadi sorotan bagi Aliansi Rakyat. Bella menilai, kehadiran langsung para legislator seharusnya menjadi bentuk keseriusan dalam merespons aspirasi masyarakat.
Menurutnya, Pakta Integritas yang diserahkan bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk dorongan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk mempertimbangkan penggunaan Hak Angket.
“Ini bukan hanya soal menyerahkan dokumen. Ini soal komitmen. Kami tidak akan berhenti hanya karena situasi seperti ini,” tegasnya.
Aliansi Rakyat Kaltim pun tengah menyiapkan langkah lanjutan, termasuk penyusunan Rencana Teknis Lanjutan (RTL) dan evaluasi internal organisasi. Mereka juga membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar apabila tuntutan tidak mendapat respons konkret.
“Kalau tidak ada tindak lanjut, kami akan kembali turun ke jalan, bahkan dengan massa yang lebih besar,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, tim Busam.ID telah mengkonfirmasi kepada Sekretariat DPRD Kaltim, namun belum mendapatkan balasan.(Adit)
Editor: M Khaidir
