Samarinda, Busam.ID – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi mendorong pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih terarah, transparan, dan berbasis digital. Hal itu disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah perangkat daerah untuk membahas tata kelola CSR, Senin (10/11/2025) lalu.
Dikatakannya, CSR berpotensi menjadi sumber pendanaan alternatif di tengah ancaman penurunan fiskal daerah.
“Dana CSR bisa menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mendukung program pembangunan yang membutuhkan biaya besar. Karena itu, perlu sinergi dan digitalisasi dalam pengelolaannya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (14/11/2025).
Ia juga mencontohkan tata kelola CSR Kalimantan Barat yang dinilai baik dan bisa menjadi rujukan bagi Kaltim. Dan menilai regulasi daerah harus disesuaikan. “Kita perlu kejelasan mekanisme input program dan distribusi pendanaan agar pelaksanaan CSR lebih transparan dan terukur,” jelaanya.
Sementara itu, Perwakilan Tim Digital IT CSR Bappeda Kalbar, Firman, memaparkan penggunaan aplikasi Sakti Market CSR sebagai platform digital yang digunakan untuk merencanakan hingga mengeksekusi program CSR.
Dari sisi hukum, perwakilan Biro Hukum Setdaprov Suparmi menegaskan, pemerintah tidak boleh mengelola langsung dana CSR. “Pemerintah hanya dapat menyusun program yang bisa dibiayai melalui CSR,” paparnya.
Dimana, Diskominfo Kaltim menyatakan siap mendukung digitalisasi dengan menyiapkan sarana dan prasarana sistem informasi. Dalam RDP beberapa waktu lalu juga menghasilkan beberapa kesepakatan.
Diantaranya, pengelolaan CSR dilakukan secara terintegrasi dengan program prioritas provinsi dan kabupaten/kota, kedua, Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang TJSL akan dikaji dan direvisi, dan ketiga, Tim Sakti CSR akan dilibatkan sebagai pendamping proses digitalisasi. (adit)
Editor: M Khaidir
