Samarinda, Busam.ID – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun menyoroti 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah.
Samsun menyebut, hal tersembut berdampak pada penundaan hak warga.
“Anggaran yang tidak terserap, berarti belanja daerah tidak beredar optimal di masyarakat,” ucapnya belum lama ini.
Samsun melanjutkan, pihaknya bersama Pemprov Kaltim sudah menyepakati terkait pelayanan dalam bentuk pembangunan baik berupa proyek dan kegiatan lain kepada masyarakat.
Dijelaskannya, adapun SKPD yang memiliki serapan anggaran rendah tersebut diantaranya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Padahal dua Dinas tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Hanya saja, kami mesti evaluasi apa sebabnya. Barangkali ada hal-hal lain karena suatu alasan, bisa jadi karena regulasi,” jelasnya.
Menurut politis PDIP tersebut, harus segera dibuatkan solusi agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat apabila memang regulasinya tidak memungkinkan.
Dirinya menyebut, faktor lain penyebab penyerapan anggaran yang rendah yaitu perencanaan kegiatan yang belum matang.
Perangkat-perangkat daerah juga diminta memperhatikan aspek teknis dalam pelaksanaan pembangunan.
Misalnya, barang atau jasa yang dalam pengadaan harus sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
“Untuk SKPD yang memiliki serapan anggaran rendah, diharapkan segera memperbaiki kinerja demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. (Adit/adv/DPRD Kaltim)
Editor: M Khaidir
