Samarinda, Busam.ID – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan enam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di auditorium BPK-RI Perwakilan Kaltim, Rabu (10/5/2023).
Enam LHP WTP itu diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Pemkot) Bontang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Pemkab Kutal Barat, Pemkab Kutal Timur dan Pemkab Mahakam Ulu.
Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Agus Priyono menyerahkan langsung LHP tersebut dan diterima oleh Ketua DPRD, Wali Kota dan Bupati yang mewakili di masing-masing daerahnya.
“BPK Perwakilan Provinsi Kaltim telah memeriksa Laporan Keuangan enam pemerintah daerah rahun 2022 itu dengan opini WTP yang dimuat dalam LHP masing-masing entitas,” ucapnya kepada awak media usai kegiatan.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan terkait pemeriksaan terhadap LKPD tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh Pemda.
Dan opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai penyajian laporan keuangan. Dan hal itu bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya.
“Kita harap apa yang telah menjadi temuan di Pemda tidak terulang kembali di tahun mendatang. Ini akan menjadi tugas kepala daerah untuk segera meminimalisir terjadinya kekeliruan. Dengan waktu 60 hari yang telah diberikan diharap bisa selesai,” pungkasnya. (Adit)
Editor: M Khaidir
